SP3 Karhutla Riau, DPR Didesak Panggil Eks Kapolda

kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Polri,"

Senin, 03 Okt 2016 21:31 WIB

Ilustrasi: Aksi menolak SP3 karhutla di Riau. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Koalisi Anti Mafia Karhutla meminta Panja Karhutla DPR memanggil Kapolda Riau terdahulu untuk menelusuri kejanggalan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi 15 perusahaan di Riau. Sebab, Peneliti organisasi lingkungan ICEL Isna Fatimah menyatakan, Kapolda Riau saat ini berdalih tidak mengetahui prosesnya. Sehingga rapat pertemuan dengan DPR pekan lalu ditunda.

"Kami meminta kepada Panja DPR segera memanggil Polda dan jajarannya yang dulu berproses," tegasnya dalam konferensi pers di Kontras, Senin (3/10/2016) sore.

"Walaupun, kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Kapolri," ungkapnya.

Isna mengatakan, seharusnya Kapolda baru tidak bisa berdalih. Sebab, tanggung jawab kelembagaan tetap melekat meski pejabatnya berganti.

Tahun ini, Kapolda Riau sudah dua kali diganti. Kapolda Dolly Bambang Hernawan menjabat sampai Maret dan telah menerbitkan sejumlah SP3 Karhutla. Penggantinya, Supriyanto, menjabat sampai September kemarin dan juga menerbitkan sejumlah SP3. Kapolda terbaru,  Zulkarnain, dilantik 1 Oktober lalu dan mengaku tidak tahu menahu mengenai proses SP3.

Sementara Koordinator Jikalahari Woro Supartinah mencurigai ada hal yang disembunyikan dalam penggantian Kapolda Riau. Kata dia, ada upaya mengaburkan tanggungjawab.

"Ada apa sih di balik SP3 ini sampai dua kali ganti?" Tanyanya.


Sebelumnya kepolisian Riau menerbitkan SP3 bagi 15 perusahaan. Kepolisian beralasan kasus dihentikan lantaran tanah dalam sengketa atau izin telah dicabut.


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi