SP3 Karhutla Riau, DPR Didesak Panggil Eks Kapolda

kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Polri,"

Senin, 03 Okt 2016 21:31 WIB

Ilustrasi: Aksi menolak SP3 karhutla di Riau. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Koalisi Anti Mafia Karhutla meminta Panja Karhutla DPR memanggil Kapolda Riau terdahulu untuk menelusuri kejanggalan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi 15 perusahaan di Riau. Sebab, Peneliti organisasi lingkungan ICEL Isna Fatimah menyatakan, Kapolda Riau saat ini berdalih tidak mengetahui prosesnya. Sehingga rapat pertemuan dengan DPR pekan lalu ditunda.

"Kami meminta kepada Panja DPR segera memanggil Polda dan jajarannya yang dulu berproses," tegasnya dalam konferensi pers di Kontras, Senin (3/10/2016) sore.

"Walaupun, kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Kapolri," ungkapnya.

Isna mengatakan, seharusnya Kapolda baru tidak bisa berdalih. Sebab, tanggung jawab kelembagaan tetap melekat meski pejabatnya berganti.

Tahun ini, Kapolda Riau sudah dua kali diganti. Kapolda Dolly Bambang Hernawan menjabat sampai Maret dan telah menerbitkan sejumlah SP3 Karhutla. Penggantinya, Supriyanto, menjabat sampai September kemarin dan juga menerbitkan sejumlah SP3. Kapolda terbaru,  Zulkarnain, dilantik 1 Oktober lalu dan mengaku tidak tahu menahu mengenai proses SP3.

Sementara Koordinator Jikalahari Woro Supartinah mencurigai ada hal yang disembunyikan dalam penggantian Kapolda Riau. Kata dia, ada upaya mengaburkan tanggungjawab.

"Ada apa sih di balik SP3 ini sampai dua kali ganti?" Tanyanya.


Sebelumnya kepolisian Riau menerbitkan SP3 bagi 15 perusahaan. Kepolisian beralasan kasus dihentikan lantaran tanah dalam sengketa atau izin telah dicabut.


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.