Soeharto Pahlawan? Kemensos: Jokowi yang Tentukan

"Kemensos hanya menyebut tahun ini tak ada nama Soeharto"

KBR, Jakarta- Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut nasib rencana pemberian gelar kepada Soeharto dan Abdurahman Wahid alias Gus Dur saat ini tergantung keputusan Presiden Joko Widodo. Dirjen Pemberdayaan Sosial, Hartono Laras mengatakan, lembaganya sudah tidak memiliki kewenangan apa pun terkait pemberian gelar kepada 2 bekas presiden itu. Meski demikian, menurutnya nama Soeharto dipastikan tidak ada pada tahun ini karena masih terjadi pro kontra di masyarakat.

"Selama ini kami objektif dan tidak masuk di dalam sana. Kemudian apa yg disampaikan ke presiden. Dan presiden dibantu tim tanda jasa yang berisi 7 orang di bawah Kemenhan. Apa yang diputuskan memang sampai sekarang belum. Dan tahun ini tidak ada usulan dari kami, bolanya ada di istana," jelas Hartono saat menerima para penyintas 65 di Gedung Kemensos, Kamis (27/10/2016).

Meski demikian, menurut Hartono, pihaknya belum bisa memastikan nama Soeharto tidak akan muncul lagi dalam usulan calon penerima gelar pahlawan nasional pada tahun depan.

"Yang baru diusulkan itu ada 5 pada tahun ini. Ada juga yang ditunda sebagainya itu ada 3 tahun lalu karena belum lengkap dan tidak memenuhi syarat. Tapi dikasih kesempatan lagi selama 2 tahun. (Tahun depan bisa muncul nama Soeharto?) Ya kami belum tahu itu," imbuhnya.

Hari ini Forum 65 mendesak Kementerian Sosial untuk mencabut nama bekas presiden Soeharto yang masuk dalam 4 nama tokoh yang memenuhi syarat administratif untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Koordinator Umum Forum 65, Bonnie Setiawan mengatakan, rencana pemberian gelar tersebut melukai para korban tragedi 65 yang menjadi korban kejahatan rezim Soeharto. Selain itu, kata dia, Soeharto tidak layak menjadi pahlawan karena tidak memenuhi syarat karena terkait kasus korupsi dan pelanggaran HAM.

"Kami ingin mempertanyakan, kalau benar kami ingin minta dibatalkan. Karena sangat tidak layak. Berbeda dengan Gus Dur yang sangat layak," jelas Bonnie di Gedung Kemensos, Kamis (27/10).

Sementara itu, Anggota Forum 65 Bedjo Untung menambahkan pihaknya tidak akan meninggalkan Kemensos bila tidak mendapat jaminan pencabutan nama Soeharto.

"Kami datang dari berbagai daerah, Cilacap, Kebumen, Sumatera dan lain-lain. Kami tidak akan pulang jika tidak ada jaminan dari pemerintah," jelas Bedjo Untung.

Nama Soeharto masuk dalam 4 nama tokoh yang memenuhi syarat administrasi untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Beberapa petisi kemudian digalang beberapa orang untuk menolak rencana pemberian gelar pahlawan tersebut. Para penyintas lainnya juga mempertanyakan tahapan rencana pemberian gelar pahlawan nasional yang tidak dilakukan melalui seminar yang menjadi tahapan.

Dalam kesempatan tersebut, 27 penyintas menyampaikan keluhan mereka kepada Kementerian Sosial terkait rencana pemberian gelar Soeharto. Mereka datang dari berbagai daerah di antaranya Cilacap, Kebumen, Yogyakarta dan Medan. 

Editor: Dimas Rizky

• gelar pahlawan untuk Soeharto
• gelar pahlawan nasional
• Kemensos