Sidang Gugatan Bukit Duri, Warga Berikan Fakta Baru

Kuasa hukum warga, Vera Soemarwi mengatakan pengajuan fakta baru sempat ditolak oleh majelis hakim.

Selasa, 18 Okt 2016 12:08 WIB

Warga Bukit Duri menentang penggusuran paksa. Foto: KBR


KBR, Jakarta- Sidang gugatan perdata antara warga Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dilanjutkan. Pihak penggugat warga Bukit Duri menambahkan fakta baru di persidangan. Fakta itu di antaranya, penggusuran tetap dilakukan meski persidangan masih berjalan.


Kuasa hukum warga, Vera Soemarwi mengatakan pengajuan fakta baru sempat ditolak oleh majelis hakim.

"Sebenarnya jadwalnya minggu lalu, cuma minggu lalu ditolak oleh hakim karena alasannya dia tidak mau menerima fakta baru. Fakta barunya itu kan sudah digusur gitu. Sementara kita waktu mengajukan gugatan itu ada potensi akan digusur. Karena potensi itu besar sekali akan digusur sudah ada sosialisasi. Dan ada preseden sebelumnya ada tindakan dilakukan itu meskipun masa normalisasi itu sudah habis masa berlakunya," kata Vera Soemarwi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).

Menurutnya, pihaknya telah memperbaiki gugatan dan menyampaikannya kepada majelis hakim. Selain itu, jumlah warga yang melakukan gugatan kelompok atau class action juga bertambah, dari yang sebelumnya 59 menjadi 93 keluarga.

Sementara itu, kuasa hukum Pemprov DKI membutuhkan waktu tiga minggu untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut.

"Kami membutuhkan waktu tiga minggu Yang Mulia," ujar Firman Candra Kuasa Hukum Pemprov.

Sidang akan dilanjutkan pada 8 November 2016. Ketua Majelis Hakim Mas'ud mengatakan jika pihak tergugat melebihi tenggat waktu dari tiga minggu otomatis dianggap tidak memberikan jawaban. Mas'ud adalah Ketua Majelis Hakim yang menyarankan warga mencabut gugatan karena telah dilakukan penggusuran. Belakangan, majelis hakim telah menyetujui pihak penggugat hanya diminta memperbaiki isi gugatan.

Lihat: [Foto] Rumah Digusur, Warga Bukit Duri Hanya Bisa Menatap dari Jauh..

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menggusur perumahan di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Penggusuran terakhir dilakukan pada akhir September 2016. Ketua Majelis Hakim sebelumnya, Didik Riyono menganjurkan pemprov untuk menghentikan program normalisasi Sungai Ciliwung karena perkara masih berjalan.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.