Reklamasi Teluk Jakarta, Pengembang Urus Izin Lingkungan

"Pokoknya sekarang nunggu yang terakhir Menko Luhut sudah bilang, jadi kita tunggu saja kabarnya."

Selasa, 04 Okt 2016 22:28 WIB

Ilustrasi: Deretan ruko di pulau hasil reklamasi di teluk Jakarta. (Foto: KBR/Ria)



KBR, Jakarta- Agung Podomoro Land selaku induk PT Muara Wisesa Samudra menyatakan masih menyelesaikan dokumen dan izin lingkungan untuk Pulau G. Sekretaris Perusahaan APL, Justini Omar, menyatakan tengah melengkapi persyaratan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kata dia, perusahaan tetap berpatokan pada izin reklamasi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

"Itu sedang kita urus. Sudah kita jalankan," jelasnya kepada KBR, Selasa (4/10/2016) malam.

"Pokoknya sekarang nunggu yang terakhir Menko Luhut sudah bilang, jadi kita tunggu saja kabarnya. Kalau izin belum ada tambahan atau apa-apa, dari dulu kami sudah dapat izin untuk dapat pulaunya," kata dia lagi.

Justini menyatakan,  berpatokan pada pernyataan Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang akan melanjutkan proyek reklamasi. Namun di samping itu, sebagai pengembang, anak perusahaannya tetap menunggu hasil banding yang sekarang sedang berjalan di pengadilan.

Dari total 5 syarat KLHK, PT Muara Wisesa tinggal memenuhi izin lingkungan ini, sementara 4 lainnya sudah dipenuhi. Syarat-syarat itu seharusnya selesai September kemarin, namun tenggatnya ditunda karena pengembang harus mengunggu kajian KLHS Pemprov DKI Jakarta dan NCICD Bappenas. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.