BERITA

Reklamasi Teluk Jakarta, LIPI: Tanggul Raksasa Berlebihan

Reklamasi Teluk Jakarta, LIPI: Tanggul Raksasa Berlebihan
Rencana pengembangan terpadu pesisir Jakarta. (Foto: KBR/Rony S.)


KBR, Jakarta-
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), meragukan urgensi pembangunan giant sea wall tanggul raksasa. Peneliti Geo Teknologi LIPI, Jan Sopaheluwakan  mengakui bahwa Jakarta tengah mengahadapi masalah krisis air bersih dan penurunan muka tanah. Namun kata dia, pembangunan tanggul fase B dan C itu justru akan memperparah pencemaran air.

""Fase A is okay lah ya. Tanahnya memang turun. Selanjutnya kan kita benahi yang di tanah itu supaya penurunannya itu berhenti. Saya kira 10 sampai 15 tahun itu cukup," kata Jan kepada KBR, Jumat (14/10).


Jan mengatakan tanggul fase A   memang dibutuhkan untuk mengatasi pencemaran air dan penurunan muka tanah. Namun menurut dia ide membangun tanggul sepanjang 120 kilometer untuk mengatasi masalah Jakarta tersebut berlebihan. Kalaupun tanggul fase B dibutuhkan, menurut Jan tidak sebesar yang direncanakan proyek Belanda tersebut.


Jan mengkritisi pernyataan Menko Maritim Luhut Pandjaitan bahwa proyek NCICD (pengembangan terpadu pesisir Jakarta) itu dibutuhkan segera untuk mengatasi masalah penurunan Indonesia. Tanah Jakarta dikatakan turun 7,5 cm per tahun. Namun, belum pernah ada studi khusus untuk meneliti itu.


"Kalaupun perlu, tidak perlu sampai 120 kilometer. Cukup daerah-daerah yang ekstrem saja penurunannya."


Dia membandingkan dengan masalah yang diambil Tokyo pada era 90-an. Tokyo juga kala itu menghadapi masalah yang sama yang saat ini dihadapi Jakarta. Namun kebijakan yang diambil adalah menghentikan pengambilan air tanah. Jan mengatakan hasilnya, air bersih mereka tersedia dan penurunan permukaan tanah berhenti.


Ketimbang mereklamasi dan membuat tanggul, Jan mengusulkan agar membenahi permasalahan tersebut dari darat dengan membuat danau buatan. Caranya, membiarkan daerah yang biasa tergenang seperti kawasan Jakarta Utara. Daerah tergenang itu dibuat menjadi water front city. Ia mengusulkan kawasan industri dipindahkan ke pulau reklamasi O, P, dan Q milik pemerintah.


"Kita lihat di Jepang. Tokyo, Osaka, mereka reklamasi untuk kepentingan ekonomi. Tidak ada yang untuk hunian."


LIPI  tahun 2014 lalu sempat membuat skenario lengkap penanganan banjir Jakarta. Caranya melalui pembenahan masalah-masalah di hulu. Jan mengklaim skenario tersebut membutuhkan dana lebih sedikit ketimbang proyek NCICD. Hitung-hitungan kasarnya, untuk pembuatan danau buatan   hanya dibutuhkan Rp 15-30 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pembangunan tanggul raksasa yang diperkirakan mencapai Rp 400 miliar.


Editor: Rony Sitanggang

  • Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota (NCICD)
  • Peneliti Geo Teknologi LIPI
  • Jan Sopaheluwakan

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!