Reklamasi Teluk Jakarta, KLHS Ditargetkan Kelar Bulan ini

"Saya rasa itu sejalan saja itu, diteruskan tapi dilaksanakan KLHS. Waktu itu kan ada tenggat waktunya sekaligus penyelesaiannya,"

Selasa, 04 Okt 2016 21:50 WIB

Ilustrasi: Reklamasi teluk Jakarta. (Foto: Antara)



KBR, Jakart- Tim Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara menyatakan masih menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Wakil ketua tim tersebut, Ilyas Asaad, mengatakan pihaknya akan berpatokan pada dokumen ini sebelum membolehkan reklamasi dilanjutkan.

Kata dia, kajian itu ditargetkan selesai bersamaan dengan kajian Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (NCICD) yang dilakukan Bappenas. Bappenas menargetkan kajian akan kelar pada akhir bulan ini.

"Sekarang masih dikerjakan, belum selesai," ungkapnya kepada KBR, Selasa (4/10/2016) malam.

"Kalau waktu itu sementara masih dikerjakan KLHS-nya. Saya rasa itu sejalan saja itu, diteruskan tapi dilaksanakan KLHS. Waktu itu kan ada tenggat waktunya sekaligus penyelesaiannya," tambahnya.

Ilyas   meminta pihak swasta mengubah dokumen lingkungan mereka agar sesuai dengan KLHS itu.  Dia menjelaskan, dalam dokumen lingkungan itu, KLHK meminta desain teknis pipa-pipa air pendingin kondensasi PLTG dan PLTGU, mitigasi sedimentasi Muara Karang, dan jalur nelayan.

Pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS dibuat untuk memastikan sebuah proyek pembangunan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Penyusunan kajian ini dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. 


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.