BERITA

Reklamasi Teluk Jakarta, BPLHD: Belum ada Pembahasan Amdal dengan Banten dan Jabar

""Itukan yang kalau saya tahu dari daerah juga hadir di Menko Maritim. Kalau yang saya tahu, pengerukan tanah di Banten juga ada izin dari Bupati juga,""

KBR, Jakarta- Belum ada pembahasan bersama terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau izin dampak lingkungan kompeherensif yang melibatkan provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)  DKI Jakarta Junaedi, tidak ada pembahasan atau pertemuan dari tiga daerah terkait pembahasan Amdal untuk izin reklamasi di Teluk Jakarta yang membentang dari Utara Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kata dia, DKI Jakarta hanya membahas Amdal 17 pulau reklamasi di bawah koordinasi Menkomaritim.

"Tidak ada, beda dong kalau Amdal antar provinsi ada pembangunan antar provinsi itu harus Amdal Nasional. Inikan Amdalnya kita sifatnya Amdal daerah. Itukan yang kalau saya tahu dari daerah juga hadir di Menko Maritim. Kalau yang saya tahu, pengerukan tanah di Banten juga ada izin dari Bupati juga," jelas Kepala BPLHD DKI Jakarta, Junaedi kepada KBR, Rabu (5/10/2016)

Kepala BPLHD DKI Jakarta menambahkan,hingga kini masih membahas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenkomaritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kata dia, pembahasannya kini terus berjalan dan memasuki tahapan pembahasan pembangunan Tanggul A NCICD.

Sebelumnya,  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menganggap Amdal yang komprehensif sangat dibutuhkan dan melibatkan tiga provinsi, Jawa Barat, Banten, Jakarta. Alasannya   tanah yang dipakai untuk  reklamasi Teluk Jakarta juga dari Banten.

Kata Susi, izin reklamasi dengan luas tanah 500 hektare merupakan wewenang pemerintah provinsi, namun jika 17 pulau reklamasi itu di total, luasannya   mencapai 5.100 hektar.  

Editor: Rony Sitanggang

• reklamasi teluk jakarta
• Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota (NCICD)
• kepala bplhd jakarta junaedi