Raperda Reklamasi Dilanjutkan, KPK: Fokus Kami Masalah Korupsinya

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mengajukan surat pembahasan kembali raperda reklamasi kepada DPRD.

Senin, 17 Okt 2016 12:24 WIB

Pulau G, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Antara



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK,  mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Pantai Utara Jakarta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pembahasan soal reklamasi bukan menjadi ranah KPK.

"Kalau reklamasi itu kan menjadi domainnya pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Saya kira kalo dari sisi kami sepanjang reklamasi dilakukan dengan menaati kaidah-kaidah hukum yang ada, kenapa nggak? Silahkan aja teruskan itu. KPK itu hanya concern dengan masalah korupsinya agar dalam penyusunan raperda atau dalam melakukan reklamasi semua aturan-aturan ini diikuti," kata Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/10/2016).

Alex memastikan proses penyidikan kasus reklamasi juga tidak terganggu dengan dilanjutkannya pembahasaan raperda.

"Kami tidak terganggu dengan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan raperda itu," imbuhnya.

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mengajukan surat pembahasan kembali raperda reklamasi kepada DPRD. 

Raperda yang kembali diusulkan untuk dibahas adalah raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRWKS) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) DKI.

Pengembang mendesak agar raperda tersebut segera diselesaikan untuk menjamin kepastian investasi. Tanpa raperda itu, izin mendirikan bangunan di atas reklamasi tidak dibenarkan secara aturan.

Sebelumnya, KPK menangkap Ketua Komisi Pembangunan DPRD Mohamad Sanusi lantaran menerima suap dari Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Suap senilai Rp 2 miliar itu diberikan melalui asisten pribadi Ariesman, Trinanda Prihantoro. Suap dimaksudkan agar nilai kontribusi tambahan di dalam raperda dihilangkan. Pembahasan raperda antara Pemprov dengan DPRD sempat tertunda pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK tersebut. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Stasiun Bogor Kebanjiran Wisatawan Lokal

  • Libur Lebaran, Puncak Macet 6 KM
  • Muncul ke Publik, Duterte Sebut Sepupunya Tewas di Marawi
  • Inter Lepas Penyerang Masa Depan Brasil, Gabigol

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?