Puluhan Puskesmas di Banyuwangi tidak memiliki Apoteker

Tak adanya tenaga apoteker di puskesmas bukan karena kekurangan tenaga.

Rabu, 05 Okt 2016 12:00 WIB

Ilustrasi. Layanan kesehatan di Puskesmas. Foto: Antara

KBR, Banyuwangi- Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, minim tenaga apoteker.  

Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafirah mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak atau sidak di Kabupaten Banyuwangi, puluhan puskesmas tidak memiliki tenaga apoteker. Dari 45 puskesmas hanya 2 puskesmas yang memiliki petugas apoteker.

Meski begitu kata Nihayatul Wafirah, tak adanya tenaga apoteker di puskesmas bukan karena kekurangan tenaga. 

“tenaga apoteker sebenarnya banyak, karena jumlah lulusan di Bidang Farmasi mencapai ratusan tiap tahunnya di Banyuwangi. Akan tetapi banyak tenaga apoteker yang memilih bekerja di apotek atau membuat usaha sendiri,” jelas Wafirah, Rabu, (5/10/2016).

Menurut Wafirah,  keengganan tenaga apoteker bekerja di instansi pemerintahan seperti puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah lantaran gaji yang diberikan kepada apoteker di saat ini berada di bawah upah Minimum Kabupaten (UMK).

Dia meminta kepada Pemerintah Banyuwangi untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga apeteker. Sebab jika di pukesmas dan rumah sakit milik pemerintah tidak memiliki tenaga apoteker cukup berbahaya.

“Karena puskesmas itu line terdepan, fronl line untuk pelayanan pada masyarakat. Kalau tidak ada apotekernya nanti kalau ada persoalan-persoalan obat yang pemberian obat yang tidak pas dan sebagainya karena memang tidak ada apotekernya.“

Karena kata Niahayatul Wafirah, pemberian obat kepada masyarakat di puskesmas dan rumah sakit harus melalui apoteker. Jika tidak dikwatairkan pemberian obat menyalahi prosedur yang sudah ditentukan.

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.