Prioritaskan Pembangunan Pulau Terluar, Ini Langkah TNI

Lima pulau terluar di Indonesia jadi prioritas antara lain Pulau Natuna, Yamdena di Kota Saumlaki, Pulau Selaru, Morotai, Biak dan Kabupaten Merauke.

Rabu, 05 Okt 2016 13:43 WIB

Prajurit TNI bersiap mengikuti upacara peringatan HUT ke-71 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta - Pulau Natuna menjadi titik terpenting dari lima prioritas pulau terluar program pembangunan sistem pertahanan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Panglima TNI Gatot Nurmantyo beralasan, di pulau tersebut, kapal asing milik Tiongkok beberapa kali masuk dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan tersebut.

Sedangkan empat pulau prioritas lainnya antara lain Pulau Yamdena di Kota Saumlaki, Pulau Selaru, Morotai, Biak dan Kabupaten Merauke. Pembangunan di bidang pertahanan itu akan fokus pada modernisasi Alat Utama dan Sistem Senjata (Alutsista), pengembangan organisasi dan pembangunan sarana prasarana utama.

"Pembangunan pulau terluar tertentu yang bersifat strategis merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan kekuatan TNI yang dijadikan pedoman guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara," kata Gatot saat upacara perayaan HUT TNI ke-71 di Mabes TNI, Rabu (5/10/16).

Baca juga:

Panglima TNI Gatot Nurmantyo menambahkan, pembangunan pertahanan tersebut akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan ketersediaan anggaran.

"Alat utama dan sistem senjata diharapkan pada tanggal 5 Oktober 2017 tahun depan sudah mulai berdatangan," kata Gatot.

"Besok (Kamis, 6/10/2016) kita akan latihan gabungan angkatan udara yaitu latihan angkasa Yudha di Natuna," pungkasnya.

Baca juga: Indonesia dan Sejumlah Negara Unjuk Kekuatan di Sekitar Laut Cina Selatan




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BSN Sebut Hasil Uji Beras Sudah Sesuai Ketentuan

  • Menteri Sri: Swasta Jangan Mengeluh, Datangi Kami Biayai Infrastruktur
  • Asuransi TKI Cilacap Meninggal Kecelakaan Kerja Di Korsel Terkendala Dokumen
  • Tiga Bulan Menjabat, Popularitas Macron Terjun Bebas

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.