Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersama tentara. (Foto: ANTARA/Reuters)

KBR - Pemerintah Filipina secara resmi mengundang utusan khusus hak asasi manusia (special rapporteur) dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Undangan itu untuk menginvestigasi kasus pembunuhan ribuan orang selama kampanye perang melawan kriminalitas yang dicanangkan Presiden Rodrigo Duterte.

Juru bicara Kepresidenan Filipina Ernesto Abella mengatakan pemerintah sudah mengirim undangan resmi kepada utusan khusus PBB Agnes Callamard dan kini menunggu tanggapan dari yang diundang.

Undangan itu tertanggal pada 26 September lalu, namun baru dikirimkan dua hari kemudian. Namun, undangan investigasi itu disertai syarat; Presiden Duterte diperbolehkan menanyakan investigasi itu kepada Agnes dan jawabannya harus dilakukan di bawah sumpah.

"Presiden berhak mengetahui motif investigasi dan alasan mengapa fokus investigasi ditujukan kepada Filipina, pada saat ada negara lain juga bertanggung jawab atas kematian orang-orang sipil tak berdosa," begitu isi surat undangan itu sebagaimana ditulis Rappler.

Menurut data resmi Filipina, sejak Rodrigo Duterte angkat sumpah jabatan presiden pada Juli lalu, lebih dari 3,300 orang tewas selama perang melawan narkoba. Ribuan orang itu tewas ditembak aparat kepolisian maupun oleh tindakan pihak nonaparat yang tidak bisa dijelaskan secara rinci.

Tindakan pembunuhan besar-besaran ini mengundang kecaman dari lembaga-lembaga internasional, mulai dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Uni Eropa, negara-negara maju hingga organisasi pembela hak asasi manusia. Namun kecaman itu tidak menyurutkan langkah Presiden Duterte.

Ia mengklaim aksi perang melawan narkoba dan para penjahat yang dilakukan adalah urusan dalam negeri, dan ia menolak campur tangan asing termasuk Amerika Serikat sebagai negara sahabat maupun PBB.

Bulan lalu, Presiden Duterte menantang Sekjen PBB Ban Ki-moon maupun para ahli hak asasi manusia untuk mengunjungi Filipina, baik untuk investigasi maupun untuk berdebat langsung dengannya. Tantangan itu segera disambut Utusan Khusus HAM PBB Agnes Callamard.

Callamard mengecam pemerintahan Duterte yang ditudingnya memberi izin khususnya kepada aparat dengan izin membunuh. (AFP/Rappler/Sun Star) 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!