Potensi Kerugian Keuangan Daerah di NTB Rp 22, 3 M

Jumlah kemungkinan akan bertambah tiap tahunnya

Jumat, 07 Okt 2016 19:30 WIB

Ilustrasi


KBR, Mataram- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB menyebut sudah puluhan tahun dana kerugian daerah belum dikembalikan ke kas provinsi. Kepala BPK NTB, Wahyu Priyono di Mataram, Jumat (7/10), mencatat hingga saat ini total kerugian yang belum dibayarkan ke kas daerah mencapai Rp 22, 3 miliar. Dia yakin jumlah itu akan bertambah karena tiap tahun selalu ada temuan kasus kerugian baru.

"Kalau catatan kami, sisa yang belum selesai dari tahun 2003, ini bukan hanya temuan BPK saja. Ini semuanya kerugian yang ada di NTB. Bisa jadi temuan Kejaksaan, Polda, Inspektorat. Itu mereka sudah diselesaikan sampai sekarang yang belum itu 22,3 miliar. Ini kan kita memantau posisi terakhir. Ini kasus kerugian yang terjadi di Pemprov yang belum selesai, artinya mungkin belum dibayar lunas," katanya.

Wahyu tegaskan lembaganya bakal terus memantau pengembalian uang daerah tersebut hingga tuntas seluruhnya.

Ia menambahkan, pengembalian kerugian daerah tersebut merupakan tugas dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tunturan Ganti Rugi (TPTGR). Pemda wajib membentuk majelis TPTGR untuk menyelesaikan kerugian daerah itu. Adapun BPK, lanjutnya hanya memantau proses penyelesaian kerugian daerah, baik itu menyangkut kesesuian dengan UU maupun kerugian Daerah yang lambat untuk diselesaikan.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.