Perppu Kebiri Disahkan, Perbaikan Melalui Revisi UUPA

"Dalam rapat komitmen semua fraksi mendukung untuk adanya revisi. Dan itu akan dimasukkan ke dalam long list Prolegnas prioritas"

Rabu, 12 Okt 2016 22:19 WIB

Ilustrasi

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Fraksi Gerindra DPR menyatakan akan memperbaiki poin-poin bermasalah ketika merevisi UU Perlindungan Anak yang memuat hukuman kebiri. Hal ini dinyatakan setelah DPR mengesahkan Perppu Kebiri jadi UU. Dua fraksi yakni  Gerindra dan PKS menolak pengesahan.

Anggota Komisi Sosial DPR dari Gerindra, Rahayu Saraswati, menyatakan seluruh fraksi sepakat memperbaiki isi UU itu. Sebab, parlemen juga menyadari kalau Perppu ini banyak masalahnya.

"Semuanya juga sebenarnya sudah tahu bahwa Perppu itu bermasalah, jadi nanti pasti direvisi," jelasnya kepada KBR, Rabu (12/10/2016) malam.

"Dalam rapat komitmen semua fraksi mendukung untuk adanya revisi. Dan itu akan dimasukkan ke dalam long list Prolegnas prioritas," tambahnya.

Rahayu menjelaskan, penolakan fraksinya antara lain karena konten Perppu yang tidak jelas siapa eksekutor hukuman kebiri dan tata cara kebiri. Sebab, kebiri kimiawi akan diberikan setiap bulan sekali.

"Apa kita akan membuat Satgas khusus untuk menarik mereka?" tandasnya.

Selain itu, Rahayu juga mempertanyakan isi Perppu yang mengabaikan korban. Dalam aturan itu, belum diatur mengenai rehabilitas korban dan restitusi (ganti rugi). Padahal, menurut dia, korban kekerasan seksual bisa menderita trauma seumur hidupnya.

Hari ini, DPR mensahkan Perppu Perlindungan Anak yang mengandung hukuman kebiri menjadi UU Perlindungan Anak. Sebanyak 7 fraksi di DPR setuju dengan Perppu itu. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR