Perppu Kebiri Disahkan, Perbaikan Melalui Revisi UUPA

"Dalam rapat komitmen semua fraksi mendukung untuk adanya revisi. Dan itu akan dimasukkan ke dalam long list Prolegnas prioritas"

Rabu, 12 Okt 2016 22:19 WIB

Ilustrasi

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Fraksi Gerindra DPR menyatakan akan memperbaiki poin-poin bermasalah ketika merevisi UU Perlindungan Anak yang memuat hukuman kebiri. Hal ini dinyatakan setelah DPR mengesahkan Perppu Kebiri jadi UU. Dua fraksi yakni  Gerindra dan PKS menolak pengesahan.

Anggota Komisi Sosial DPR dari Gerindra, Rahayu Saraswati, menyatakan seluruh fraksi sepakat memperbaiki isi UU itu. Sebab, parlemen juga menyadari kalau Perppu ini banyak masalahnya.

"Semuanya juga sebenarnya sudah tahu bahwa Perppu itu bermasalah, jadi nanti pasti direvisi," jelasnya kepada KBR, Rabu (12/10/2016) malam.

"Dalam rapat komitmen semua fraksi mendukung untuk adanya revisi. Dan itu akan dimasukkan ke dalam long list Prolegnas prioritas," tambahnya.

Rahayu menjelaskan, penolakan fraksinya antara lain karena konten Perppu yang tidak jelas siapa eksekutor hukuman kebiri dan tata cara kebiri. Sebab, kebiri kimiawi akan diberikan setiap bulan sekali.

"Apa kita akan membuat Satgas khusus untuk menarik mereka?" tandasnya.

Selain itu, Rahayu juga mempertanyakan isi Perppu yang mengabaikan korban. Dalam aturan itu, belum diatur mengenai rehabilitas korban dan restitusi (ganti rugi). Padahal, menurut dia, korban kekerasan seksual bisa menderita trauma seumur hidupnya.

Hari ini, DPR mensahkan Perppu Perlindungan Anak yang mengandung hukuman kebiri menjadi UU Perlindungan Anak. Sebanyak 7 fraksi di DPR setuju dengan Perppu itu. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.