Perppu Kebiri Disahkan, Menteri Yohanna: Eksekutor dari IDI

"IDI akan diikutkan dalam penyusunan PP. Tadi saya katakan kalau sudah jadi Undang-Undang siapapun harus tunduk"

Rabu, 12 Okt 2016 13:53 WIB

Ilustrasi (sumber: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta - Pemerintah mengatakan Ikatan Dokter Indonesia(IDI) tetap akan menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, mekanismenya akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan pasca Perppu Perlindungan Anak disahkan.

Yohana mengatakan setidaknya akan ada tiga peraturan turunan bagi perppu ini.

"Pelaksanaan ini, mekanismenya, melalui peraturan pemerintah rehabilitasi sosial, PP Rehabilitasi Sosial, PP Hukuman Kebiri, dan juga PP pemasangan chip. (IDI kan tetap menolak?) IDI akan diikutkan dalam penyusunan PP. Tadi saya katakan kalau sudah jadi Undang-Undang siapapun harus tunduk," ujar Yohana di DPR, Rabu (12/10).

Hari ini, Perppu Perlindungan Anak disahkan oleh DPR. Keputusan dicapai dengan hasil dua fraksi yakni Gerindra dan PKS tetap menolak pengesahan tersebut. Mereka beranggapan hukuman kebiri bukan jalan keluar masalah kekerasan seksual.

Selain itu, kata anggota fraksi PKS Ledia Hanifah, pemerintah belum terang menjelaskan soal mekanisme pelaksanaan hukuman tambahan itu.

IDI   sudah sejak lama menyatakan penolakannya jika ditunjuk sebagai eksekutor. Praktik tersebut dikatakan akan melanggar kode etik mereka sebagai dokter.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.