Perppu Kebiri Disahkan, Menteri Yohanna: Eksekutor dari IDI

"IDI akan diikutkan dalam penyusunan PP. Tadi saya katakan kalau sudah jadi Undang-Undang siapapun harus tunduk"

Rabu, 12 Okt 2016 13:53 WIB

Ilustrasi (sumber: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta - Pemerintah mengatakan Ikatan Dokter Indonesia(IDI) tetap akan menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, mekanismenya akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan pasca Perppu Perlindungan Anak disahkan.

Yohana mengatakan setidaknya akan ada tiga peraturan turunan bagi perppu ini.

"Pelaksanaan ini, mekanismenya, melalui peraturan pemerintah rehabilitasi sosial, PP Rehabilitasi Sosial, PP Hukuman Kebiri, dan juga PP pemasangan chip. (IDI kan tetap menolak?) IDI akan diikutkan dalam penyusunan PP. Tadi saya katakan kalau sudah jadi Undang-Undang siapapun harus tunduk," ujar Yohana di DPR, Rabu (12/10).

Hari ini, Perppu Perlindungan Anak disahkan oleh DPR. Keputusan dicapai dengan hasil dua fraksi yakni Gerindra dan PKS tetap menolak pengesahan tersebut. Mereka beranggapan hukuman kebiri bukan jalan keluar masalah kekerasan seksual.

Selain itu, kata anggota fraksi PKS Ledia Hanifah, pemerintah belum terang menjelaskan soal mekanisme pelaksanaan hukuman tambahan itu.

IDI   sudah sejak lama menyatakan penolakannya jika ditunjuk sebagai eksekutor. Praktik tersebut dikatakan akan melanggar kode etik mereka sebagai dokter.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

2 Korban Kebakaran Sumur Minyak Mentah yang Dirawat di Medan Tewas

  • RS di Aceh Kewalahan Tangani Korban Ledakan Sumur Minyak Tradisional
  • Penyintas 1965, Sri Sulistyawati Tutup Usia
  • Gagal Cetak Gol, Cristiano Ronaldo Ukir Rekor Baru di Liga Champions

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.