Perppu Kebiri Disahkan, Aliansi: Pemerintah Semestinya Fokus Pada Korban dan Pencegahan

"Berpikirnya parsial. Jadi hanya berpikir ada kasus meningkat, dan solusinya adalah memberikan penghukuman,"

Rabu, 12 Okt 2016 14:00 WIB

Ilustrasi (sumber: KPAI)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri menyatakan isi Perppu Kebiri yang disahkan DPR hari ini tidak menjamin hak-hak korban. Aktivis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Ryan Syakur, menyatakan Perppu itu tidak membahas rehabilitasi korban dan pencegahan kekerasan seksual.

Kata dia, pemerintah seharusnya lebih fokus pada kedua hal tersebut ketimbang hanya membahas hukuman.

"Berpikirnya parsial. Jadi hanya berpikir ada kasus meningkat, dan solusinya adalah memberikan penghukuman," tandasnya kepada KBR, Rabu (12/10/2016) siang.

"Fokusnya bukan pada korban, tapi pelaku. Kita melihat itu usaha pemerintah yang parsial dan hanya mencari pamor," tambahnya.

Ryan menambahkan, Perppu itu seharusnya memasukkan aspek pencegahan lewat pendidikan seks secara dini. Ilmu ini seharusnya masuk ke kurikulum sekolah supaya menjadi bekal anak-anak melindungi dirinya.

Sementara untuk aspek rehabilitasi, pemerintah harus menyediakan pusat pelaporan satu atap kekerasan seksual. Di samping itu, polisi juga harus memiliki perspektif korban.

"Selama ini korban tak tahu harus melapor ke mana," jelasnya.

Ryan menambahkan, pembahasan Perppu Kebiri ini juga tidak transparan. Kata dia, pemerintah tidak melibatkan para korban dan organisasi-organisasi pendamping korban selama pembahasan.

"Pemerintah tidak mempertimbangkan situasi di masyarakat yang masih pro kontra mengenai isi Perppu," tambahnya.

Hari ini, DPR mengesahkan Perppu Perlindungan Anak yang mengandung hukuman kebiri menjadi UU Perlindungan Anak. Fraksi Gerindra dan PKS menolak pengesahan tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BI: Inflasi Rendah Merata di Daerah-Daerah

  • DPR Sepakat Pemerintah Batasi Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi Maksimal 80 Persen
  • Menlu Korut Akan Hadiri Pertemuan Regional ASEAN
  • Transfer Pemain Dunia Disebut Mourinho Mulai Mengkhawatirkan

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.