Pergub Papua Bagi Korban Pelanggaran HAM Bukan Bagian dari Penyelesaian Nonyudisial

"Sekali lagi proses ini bukan proses nonyudisial. Proses ini juga sekaligus tidak dalam konteks untuk mengabaikan proses hukum terhadap kasus-kasus itu."

Senin, 10 Okt 2016 17:38 WIB

Ilustrasi: Keluarga menangisi korban Paniai berdarah 2014. (Sumber: Youtube)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta-
Perwakilan Komnas HAM di Papua  menyebut Peraturan Gubernur  permintaan maaf Gubernur terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran  sedang dalam penggodokan. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey  mengaku sudah mendapat laporan dari tim perwakilan Komnas HAM yang telah menemui korban dan keluarga korban Biak Berdarah.

Fritz masih belum dapat membeberkan hasil pertemuan  dengan korban karena tim masih akan mendatangi beberapa daerah lain untuk menyisir korban-korban peristiwa 7 Desember 2000 (Abepura Berdarah).

"Landasan hukum utamanya otonomi khusus. Karena Pak Gubernur telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban. Sebagai tindak lanjutnya Pemda Papua sedang mempertimbangkan untuk memberikan sesuatu kepada mereka apakah itu bagi pendidikan mereka, kesehatan mereka, bagi perumahan mereka," ungkap Fritz kepada KBR, Senin (10/10/2016). 

Fritz melanjutkan, "tapi sekali lagi proses ini bukan proses nonyudisial. Proses ini juga sekaligus tidak dalam konteks untuk mengabaikan proses hukum terhadap kasus-kasus itu. Sama sekali tidak. Gubernur memiliki konsep tersendiri dalam konteks otonomi khusus jadi silakan mekanisme 26 (UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) dan 39 (UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM) jalan tapi ada satu konsep yang dibangun oleh Pak Gubernur."

Ia menambahkan, proses ini masih akan memerlukan pendalaman, penjelasan dan sosialisasi kepada korban dan keluarga korban atas gagasan dari Gubernur Papua. Kata Fritz, saat ini draf  Pergub sedang disusun bersama-sama dengan Pemda Provinsi Papua dan akan dikonsultasikan ke Gubernur dan biro hukum.

"Sekali lagi, ini bukan upaya kompensasi, bukan upaya restitusi, tidak menggunakan mekanisme 26 tetapi ini ada menggunakan suatu iktikad  baik Pemerintah Provinsi dengan cantolan hukum undang-undang Otsus," pungkasnya.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.