Pergub Papua Bagi Korban Pelanggaran HAM Bukan Bagian dari Penyelesaian Nonyudisial

""Sekali lagi proses ini bukan proses nonyudisial. Proses ini juga sekaligus tidak dalam konteks untuk mengabaikan proses hukum terhadap kasus-kasus itu.""

Fritz masih belum dapat membeberkan hasil pertemuan  dengan korban karena tim masih akan mendatangi beberapa daerah lain untuk menyisir korban-korban peristiwa 7 Desember 2000 (Abepura Berdarah).

"Landasan hukum utamanya otonomi khusus. Karena Pak Gubernur telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban. Sebagai tindak lanjutnya Pemda Papua sedang mempertimbangkan untuk memberikan sesuatu kepada mereka apakah itu bagi pendidikan mereka, kesehatan mereka, bagi perumahan mereka," ungkap Fritz kepada KBR, Senin (10/10/2016). 

Fritz melanjutkan, "tapi sekali lagi proses ini bukan proses nonyudisial. Proses ini juga sekaligus tidak dalam konteks untuk mengabaikan proses hukum terhadap kasus-kasus itu. Sama sekali tidak. Gubernur memiliki konsep tersendiri dalam konteks otonomi khusus jadi silakan mekanisme 26 (UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) dan 39 (UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM) jalan tapi ada satu konsep yang dibangun oleh Pak Gubernur."

Ia menambahkan, proses ini masih akan memerlukan pendalaman, penjelasan dan sosialisasi kepada korban dan keluarga korban atas gagasan dari Gubernur Papua. Kata Fritz, saat ini draf  Pergub sedang disusun bersama-sama dengan Pemda Provinsi Papua dan akan dikonsultasikan ke Gubernur dan biro hukum.

"Sekali lagi, ini bukan upaya kompensasi, bukan upaya restitusi, tidak menggunakan mekanisme 26 tetapi ini ada menggunakan suatu iktikad  baik Pemerintah Provinsi dengan cantolan hukum undang-undang Otsus," pungkasnya.  

• uu otsus
• Fritz Ramandey
• pelanggaran HAM di Papua
• penyelesaian nonyudisial