Penyelesaian Papua, KWI Usulkan Jokowi Gunakan Pendekatan Gus Dur

"Jadi betul Papua butuh transportasi, betul Papua butuh infrastruktur, betul Papua itu butuh pembangunan, tetapi jangan lupa orang Papua perlu disentuh kultur budayanya"

Rabu, 05 Okt 2016 21:10 WIB

Ilustrasi: Aksi Komite Nasional Papua Barat di Jayapura. (Foto: KBR/Katarina L.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta-  Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintah untuk mengubah  pendekatan untuk menyelesaikan masalah di Papua. Menurut Sekretaris  KWI Benny Susetyo, penyelesaian masalah di Papua tidak bisa dilakukan melalui pendekatan pembangunan, melainkan dengan  kultural. 

Kata dia, Presiden Joko Widodo harus banyak mengadopsi bagaimana cara pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merangkul Papua.

"Jadi betul Papua butuh transportasi, betul Papua  butuh infrastruktur, betul Papua itu butuh pembangunan, tetapi jangan lupa orang Papua perlu disentuh kultur budayanya. Waktu pendekatan zaman Gus Dur jelas sekali pendekatan kultural, maka dari Irian diubah menjadi Papua. Gus Dur ingin mengangkat kembali bahwa orang Papua punya kebanggaan sebagai orang-orang yang memiliki kultur dan budaya. Maka pada zaman Gus Dur, bendera kultural diperbolehkan karena Gus Dur ingin memastikan bahwa Papua bagian dari NKRI," ucapnya kepada wartawan di Kantor PGI, Jakarta, Rabu (05/10).

Kata dia, untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua, Presiden Jokowi perlu membentuk langsung tim rekonsiliasi. Tim ini,  harus  berada di bawah perintah langsung Jokowi.

Dia menganggap saat ini sebagai momentum Presiden Joko Widodo menyelesaikan permasalahan Papua. Salah satu caranya adalah  mengajak generasi muda berdialog.

Pembangunan Papua tanah damai perlu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran. Pendekatan keamanan harus ditinjau ulang serta pendekatan sosial ekonomi dan pendidikan harus ditingkatkan.

"Kalau Pak Joko Widodo bisa menyelesaikan hal ini, dia akan dikenang, karena saya rasa Pak Jokowi punya potensi berdialog dengan hati," ujarnya.

Sebelumnya, Isu penyelesaian permasalahan hak asasi manusia Papua kembali menyeruak. Hal ini seiring dengan dibawanya isu tersebut ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-71. Beberapa negara di wilayah Pasifik meminta Indonesia mengakhiri permasalahan HAM tersebut. Negara tersebut di antaranya Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tonga.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.