Pemerintah Tahun Depan Siapkan Belanja Infrastruktur 387 Triliun

""Bbaik itu melalui langsung kementerian dan lembaga maupun melalui institusi-institusi yang meningkatkan kemampuan, terutama sektor swasta untuk membangun infrastruktur.""

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pagu belanja infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sebesar Rp 387,3 triliun. Sri mengatakan, dana itu ada di berbagai pos kementerian dan lembaga, juga transfer daerah.

Kata dia, nilai itu meningkat hingga Rp 40,8 triliun dari Rancangan APBN 2017, yang dipatok Rp 346,6 triliun.

"Untuk belanja infrastruktur, totalnya adalah mencapai Rp 387,3 triliun, baik itu melalui langsung kementerian dan lembaga maupun melalui institusi-institusi yang meningkatkan kemampuan, terutama sektor swasta untuk membangun infrastruktur. Itu digunakan belanja melalui VGF (Viability  Gap  Fund) dan belanja hibah. Kemudian kami juga melalui transfer ke daerah yang diperkirakan juga untuk belanja infrastruktur," kata Sri di kantornya, Kamis (27/10/16).

Sri berkata, nantinya, nilai itu akan terbagi untuk belanja infrastruktur ekonomi, sosial dan dukungan infrastruktur. Belanja infrastruktur ekonomi, dipatok sebesar Rp 377,8 triliun, sedangkan infrastruktur sosial Rp 5,5 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,1 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat pagu anggaran Rp 98,8 triliun, Kementerian Perhubungan mendapat Rp 42,1 triliun, Kementerian Pertanian mendapat Rp 2,7 triliun dan Kementerian ESDM mendapat alokasi Rp 3,6 triliun.  Adapun VGF atau (dana dukungan tunai infrastruktur),   termasuk dana cadangannya dialokasikan Rp 300 miliar, belanja hibah Rp 2,2 triliun, dana alokasi khusus Rp 32,3 triliun, perkiraan dana desa untuk infrastruktur Rp 24 triliun, serta perkiraan dana transfer umum untuk infrastruktur Rp 124 triliun.

Sementara itu, ada pula Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) Rp 9,7 triliun, penyertaan modal negara kepada BUMN Rp 7,2 triliun, dan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU-LMAN) untuk penyediaan tanah Rp 20 triliun. Ada pula anggaran yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 4,2 triliun, Kementerian Agama Rp 1,2 triliun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Rp 100 miliar, dan Kementerian Perindustrian Rp 600 miliar.

Dalam Undang-undang APBN 2017, postur anggaran disetujui dengan nilai pendapatan negara sebesar Rp 1,750,3 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2.080 triliun. Pada rapat itu, defisit anggaran dipatok sebesar 2,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 330,2 triliun. Sedangkan keseimbangan primer disetujui Rp 109 triliun dan pembiayaan Rp 330,2 triliun.

Editor: Rony Sitanggang

• belanja infrastruktur 2017
• Menteri Keuangan Sri Mulyani
• APBN 2017