Informasi paket kebijakan ekonomi ketiga



KBR, Jakarta- Pemerintah mengakui tak semua paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan berjalan dengan baik. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, 13 paket kebijakan ekonomi itu tak semuanya bisa dirasakan dengan cepat. Kata dia, ada paket kebijakan yang memerlukan waktu menyusun aturan turunannya, terutama yang berada di level pemerintah daerah.

"Ada dampak dari paket kebijakan yang langsung bisa dirasakan. Tapi, ada juga paket-paket yang tidak serta merta langsung dirasakan, dan membutuhkan waktu. Laporan Bank Dunia yang kemarin dirilis pun, disebutkan demikian, bahwa dampak itu ada yang medium, bahkan long term. Apalagi kalau kita bicara transformasi struktur ekonomi Indonesia, mendorong lagi industrialisasi, itu tentu tidak akan serta merta," kata Lukita di kantor Bank Indonesia (06/10/16).

Lukita mengatakan, salah satu paket kebijakan yang belum terealisasi adalah tentang kemudahan bagi industri. Kata dia, aturan yang hingga sekarang belum rampung adalah tentang penurunan harga gas untuk industri, yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi 3. Dia mengakui, implementasi paket kebijakan itu sangat sulit, karena hingga kini harga gas masih mahal.

Lukita berujar, awalnya masalah gas industri itu bisa diselesaikan awal pekan ini. Namun, karena tak kunjung selesai, presiden memberikan pelonggaran waktu bagi Kemenko Perekonomian, hingga akhir November. Masalahnya, kata Lukita, hingga saat ini belum ada gambaran berapa harga gas untuk industri yang bakal berlaku nantinya, sehingga perumusan harga gas masih perlu diurai kembali, misalnya soal biaya investasi dan biaya operasional hulu gas. Padahal, penurunan harga gas industri itu untuk memperbaiki daya saing industri dalam negeri.

Lukita berkata, paket kebijakan yang masih sulit diselesaikan lainnya adalah tentang pembangunan rumah berpenghasilan rendah (MBR) yang diumumkan sebagai Paket Kebijakan Ekonomi 13. Kata Lukita, permasalahan paket itu justru banyak berasal dari pemerintah daerah. Sehingga, kata dia, fokus penyelesaian berbagai aturan turunnya akan diarahkan ke daerah.

Editor: Dimas Rizky

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!