Pelanggaran HAM di Papua, DPRD Tolak Penyelesaian Nonyudisial

"Kalau seperti ini tidak akan pernah selesai. Papua tetap lepas,"

Jumat, 07 Okt 2016 17:07 WIB

Ilustrasi (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua meminta pemerintah baik pusat dan daerah tidak diskriminatif terhadap korban dan keluarganya dalam kasus pelanggaran HAM. Menurut  Ketua Komisi Bidang Hukum dan HAM, DPRD Provinsi Papua, Ruben Magai, berencana membentuk tim untuk mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar memperhatikan hak-hak korban.
 
"Kita ke depan akan bentuk suatu tim khusus dari DPR Papua sendiri untuk menjelaskan posisi korban, hak-hak mereka seperti apa sesuai Undang-Undang.  Supaya kalau itu tidak ada UU yang betul pada tingkat penegakan hukum tidak jalan akan berbahaya bagi negara juga. Jangan katakan masalah ini selesai, karena data dan laporan itu sudah masuk kepada Komnas HAM dan pihak terkait," jelas Ketua Komisi Bidang Hukum dan HAM, DPRD Provinsi Papua, Ruben Magai kepada KBR, Jumat (07/10).

Ketua Komisi Bidang Hukum dan HAM, DPRD Provinsi Papua, Ruben Magai juga menolak langkah penyelesaian pelanggaran HAM di Papua melalui jalur nonyudisial. Kata dia, dengan menetapkan langkah nonyudisial maka, Presiden Jokowi tidak lagi menganggap orang Papua sebagai warga negara Indonesia.

"Meminta kepada Presiden, kalau ada niat mau selesaikan pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa ditunjuk orang-orang yang dianggap pelaku dalam peristiwa itu. Itu pelakunya jelas.Ini memperlihatkan Presiden Jokowi terhadap orang Papua tidak menganggap orang Papua ini, sudah tidak menganggap orang Papua sebagai tanggung jawab negara. Kalau seperti ini tidak akan pernah selesai. Papua tetap lepas," jelasnya.

Sebelumnya sejumlah korban pelanggaran HAM kasus Biak berdarah menolak penyelesaian secara yudisial maupun nonyudisial. Mereka kecewa dengan penanganan kasus yang tak kunjung tuntas sehingga memilih hak menentukan nasib atau referendum.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Aman Abdurrahman Diperiksa Densus 88 Terkait Bom Thamrin

  • CCTV Pengakuan Miryam, Pengacara: Dibawah Tekanan
  • Operasi Besar Novel Baswedan Berhasil
  • Laut Rusak, Warga Upacara di Tengah Laut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR