Pelanggaran HAM di Papua, DPRD Tolak Penyelesaian Nonyudisial

"Kalau seperti ini tidak akan pernah selesai. Papua tetap lepas,"

Jumat, 07 Okt 2016 17:07 WIB

Ilustrasi (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua meminta pemerintah baik pusat dan daerah tidak diskriminatif terhadap korban dan keluarganya dalam kasus pelanggaran HAM. Menurut  Ketua Komisi Bidang Hukum dan HAM, DPRD Provinsi Papua, Ruben Magai, berencana membentuk tim untuk mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar memperhatikan hak-hak korban.
 
"Kita ke depan akan bentuk suatu tim khusus dari DPR Papua sendiri untuk menjelaskan posisi korban, hak-hak mereka seperti apa sesuai Undang-Undang.  Supaya kalau itu tidak ada UU yang betul pada tingkat penegakan hukum tidak jalan akan berbahaya bagi negara juga. Jangan katakan masalah ini selesai, karena data dan laporan itu sudah masuk kepada Komnas HAM dan pihak terkait," jelas Ketua Komisi Bidang Hukum dan HAM, DPRD Provinsi Papua, Ruben Magai kepada KBR, Jumat (07/10).

Ketua Komisi Bidang Hukum dan HAM, DPRD Provinsi Papua, Ruben Magai juga menolak langkah penyelesaian pelanggaran HAM di Papua melalui jalur nonyudisial. Kata dia, dengan menetapkan langkah nonyudisial maka, Presiden Jokowi tidak lagi menganggap orang Papua sebagai warga negara Indonesia.

"Meminta kepada Presiden, kalau ada niat mau selesaikan pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa ditunjuk orang-orang yang dianggap pelaku dalam peristiwa itu. Itu pelakunya jelas.Ini memperlihatkan Presiden Jokowi terhadap orang Papua tidak menganggap orang Papua ini, sudah tidak menganggap orang Papua sebagai tanggung jawab negara. Kalau seperti ini tidak akan pernah selesai. Papua tetap lepas," jelasnya.

Sebelumnya sejumlah korban pelanggaran HAM kasus Biak berdarah menolak penyelesaian secara yudisial maupun nonyudisial. Mereka kecewa dengan penanganan kasus yang tak kunjung tuntas sehingga memilih hak menentukan nasib atau referendum.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.