NCICD, KLHK: Kajian Bappenas Harus Masukkan Jabar dan Banten

"Jadi nanti kita lihat seperti apa besarannya. Biasanya diperlukan kajian yang lebih luas dari skala proyeknya,"

Jumat, 07 Okt 2016 22:48 WIB

Ilustrasi: Rencana pengembangan terpadu pesisir Jakarta (NCICD). (Sumber: Bappeda)



KBR, Jakarta- Tim  Reklamasi KLHK akan mengkonfirmasi pernyataan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa kajian Pengembangan Terpadu Pesisir Jakarta (NCICD) hanya  untuk DKI Jakarta, tanpa Jawa Barat dan Banten. Kajian NCICD atau tanggul raksasa Jakarta adalah dokumen yang ditunggu KLHK sebelum mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Wakil Ketua Tim Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara Ilyas Asaad, menyatakan kajian NCICD harus memasukkan DKI Jakarta, Jabar dan Banten. Sebab, proyek tanggul raksasa itu mempengaruhi dua provinsi lainnya.

"Kalau kita bicara impact-nya, bukan dalam kondisi lokal saja," jelasnya kepada KBR, Jumat (7/10/2016) malam.

"Jadi yang mesti diperhitungkan -dalam lingkungan itu disebut- potensi dampak dan ruang lingkupnya. Jadi nanti kita lihat seperti apa besarannya. Biasanya diperlukan kajian yang lebih luas dari skala proyeknya," jelasnya.

Ilyas menyatakan, Jabar dan Banten bisa tidak masuk kajian NCICD. Hanya saja, syaratnya, Tanggul Raksasa Jakarta dibangun hanya di Jakarta saja dan tidak melewati batas provinsi lain. Namun demikian, kata dia, rancangan tanggul itu   sekarang belum final.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, kajian NCICD akan lebih banyak membahas laut Jakarta. Sebab, kata dia,  fokus kajian itu adalah untuk mencegah Ibukota tenggelam. Menurutnya, kajian itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo akhir Oktober. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

2 Korban Kebakaran Sumur Minyak Mentah yang Dirawat di Medan Tewas

  • RS di Aceh Kewalahan Tangani Korban Ledakan Sumur Minyak Tradisional
  • Penyintas 1965, Sri Sulistyawati Tutup Usia
  • Gagal Cetak Gol, Cristiano Ronaldo Ukir Rekor Baru di Liga Champions

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.