NCICD, KLHK: Kajian Bappenas Harus Masukkan Jabar dan Banten

"Jadi nanti kita lihat seperti apa besarannya. Biasanya diperlukan kajian yang lebih luas dari skala proyeknya,"

Jumat, 07 Okt 2016 22:48 WIB

Ilustrasi: Rencana pengembangan terpadu pesisir Jakarta (NCICD). (Sumber: Bappeda)



KBR, Jakarta- Tim  Reklamasi KLHK akan mengkonfirmasi pernyataan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa kajian Pengembangan Terpadu Pesisir Jakarta (NCICD) hanya  untuk DKI Jakarta, tanpa Jawa Barat dan Banten. Kajian NCICD atau tanggul raksasa Jakarta adalah dokumen yang ditunggu KLHK sebelum mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Wakil Ketua Tim Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara Ilyas Asaad, menyatakan kajian NCICD harus memasukkan DKI Jakarta, Jabar dan Banten. Sebab, proyek tanggul raksasa itu mempengaruhi dua provinsi lainnya.

"Kalau kita bicara impact-nya, bukan dalam kondisi lokal saja," jelasnya kepada KBR, Jumat (7/10/2016) malam.

"Jadi yang mesti diperhitungkan -dalam lingkungan itu disebut- potensi dampak dan ruang lingkupnya. Jadi nanti kita lihat seperti apa besarannya. Biasanya diperlukan kajian yang lebih luas dari skala proyeknya," jelasnya.

Ilyas menyatakan, Jabar dan Banten bisa tidak masuk kajian NCICD. Hanya saja, syaratnya, Tanggul Raksasa Jakarta dibangun hanya di Jakarta saja dan tidak melewati batas provinsi lain. Namun demikian, kata dia, rancangan tanggul itu   sekarang belum final.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, kajian NCICD akan lebih banyak membahas laut Jakarta. Sebab, kata dia,  fokus kajian itu adalah untuk mencegah Ibukota tenggelam. Menurutnya, kajian itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo akhir Oktober. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta