Menko Luhut: Nikel dan Bauksit Tak Dapat Relaksasi

"Insentifnya lagi kita hitung dan sekarang lagi dipegang pak Jonan nanti kita bantu yang penting industri dalam negeri kita ini hidup,"

Selasa, 18 Okt 2016 20:08 WIB

Ilustrasi (sumber: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah memastikan tidak akan memberikan kelonggaran (relaksasi) lagi untuk ekspor biji nikel dan bauksit. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dua jenis mineral mentah tersebut dilarang untuk diekspor mulai tahun depan. Alasannya kata dia, agar Indonesia mendapatkan nilai tambah   dibanding langsung mengekspor dalam bentuk mineral mentah.

"Jadi kalau kita lihat angka-angka ini coba lihat yang kolom empat ini menurut saya sangat penting karena kalau bicara tekhnologi kedepan ini sangat banyak menggunakan ini, untuk batre, untuk alat komputer, alat handphone segala macam tekhnologi itu pakai. Saya juga baru tahu setelah di ESDM, lah kalau gitu kita kasih insentif supaya mereka masuk ke sana. Apa insentifnya, jangan boleh lagi ekspor. Insentifnya lagi kita hitung dan sekarang lagi dipegang pak Jonan nanti kita bantu yang penting industri dalam negeri kita ini hidup," ujarnya di Gedung BPPT, di Jakarta, Selasa (18/10).

Kata dia, cadangan nikel dan bauksit di Indonesia sangat besar. Ke depannya kata dia, cadangan tersebut akan dimanfaatkan sendiri di dalam negeri untuk memproduksi produk turunannya, seperti stainless steel ataupun karbon. Jangan sampai kata dia, pola  yang terjadi selama ini dari ekspor biji nikel dan bauksit yang dijual bahan mentah, untuk dibeli lagi ketika sudah menjadi produk terus berulang.

"Jadi nanti raw material itu bisa kita olah dan produksi menjadi end product (barang jadi). Nilainya jadi bertambah, dibanding hanya kita ekspor saja bahan mentahnya. Sebenarnya nanti (untuk produksi) alat elektronika itu kita enggak perlu impor bahan lagi. Karena selama ini bijihnya kan dari kita, di ekspor ke sana, diproses, dan di impor lagi ke sini," ucapnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wakapolri Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus terkait Rencana Kembalinya Rizieq

  • JK Bantah Asian Games 2018 Kekurangan Dana
  • 5 Kecamatan di Karo Gelap Gulita Akibat Erupsi Sinabung
  • Netanyahu Kecam Pernyataan PM Polandia Soal Dalang Holocaust

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.