BERITA

Laporan TPF Munir Raib, LBH Jakarta Desak Pemerintah Cari Dokumen Asli

""Apakah dokumen itu asli atau tidak. Atau kemungkinan bisa berubah atau kurang lengkap," "

KBR, Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Kementerian Sekretaris Negara tidak berhenti mencari dokumen asli meski  menerima salinan dokumen hasil TPF Munir dari bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengacara LBH Jakarta, Uchok Shigit Prayogy mengatakan, ada kemungkinan dokumen tersebut telah diubah meski pihak SBY mengklaim sudah diverifikasi bekas anggota TPF Munir.

"Apakah dokumen itu asli atau tidak. Atau kemungkinan bisa berubah atau kurang lengkap," tuding Pengacara LBH Jakarta, Uchok Shigit Prayogy  kepada KBR, Rabu (26/10).

Menurut Uchok, jika Kemensetneg dalam pencarian tidak menemukan dokumen tersebut, maka lembaga tersebut harus mengumumkan kehilangan dokumen tersebut kepada publik.

Uchok Shigit Prayogy menambahkan dokumen tersebut juga belum dapat dijadikan landasan untuk Kejaksaan Agung melanjutkan kasus Munir. Sebab, selain ketidakjelasan kebenaran dokumen tersebut, SBY dan anggota TPF yang memverifikasi salinan dokumen hasil TPF Munir tidak memiliki kapasitas dalam menjelaskan dokumen tersebut.

Sebelumnya, Tim TPF Munir pimpinan Marsudi Hanafi telah menyerahkan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 24 Juli 2005. Penyerahan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat era SBY termasuk Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi.

Kemarin, Sudi mengaku tidak menemukan dokumen asli TPF Munir. Ia hanya menemukan salinan atau copy dari dokumen tersebut. Setelah dikonfirmasi kepada bekas Ketua TPF Marsudi Hanafi, dinyatakan dokumen tersebut sama dengan naskah asli. SBY juga menyatakan bakal segera mengirimkan salinan dokumen tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintahan SBY tak mengumumkan dokumen itu dengan alasan masih digunakan untuk kepentingan proses hukum.

Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo meragukan akurasi dari salinan dokumen TPF Munir. Prasetyo mengatakan dokumen asli lebih akurat untuk dijadikan dasar penentuan langkah pemerintah selanjutnya.

• TPF Munir
• Pengacara LBH Jakarta
• Uchok Shigit Prayogy