Laporan TPF Munir, Kejagung: Kita akan Cari

"Intinya kita belum tahu apa yang menjadi materi dokumen itu. Saya pun belum pernah melihat, kita belum lihat."

Kamis, 13 Okt 2016 13:27 WIB

Ilustrasi (sumber: Omah Munir)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Kejaksaan Agung akan menelusuri keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM Munir. Juru Bicara Kejagung, Muhammad Rum mengatakan, itu sesuai perintah Presiden RI, Joko Widodo.


"Intinya kita belum tahu apa yang menjadi materi dokumen itu. Saya pun belum pernah melihat, kita belum lihat. Tapi kita akan cari dokumen itu. Kita akan cari arsip laporan itu. Kita akan pelajari dokumen itu kalau dapat. Terus yang lainnya sesuai apa yang akan kita teliti nanti," kata Rum saat ditemui KBR di Kejaksaan Agung, Kamis (13/10/16).

Rum bersikukuh, Kejagung tidak pernah menerima salinan dokumen laporan akhir TPF tersebut. Karena Tim Pencari Fakta pembunuhan Munir diperintahkan langsung oleh Presiden. Oleh karena itu, kejagung tidak mengetahui bentuk dan isi laporan akhir TPF tersebut.

"Coba saja tanya sama TPF itu, pernah ngga ngasih ke Jaksa Agung. Kita masih mencari namanya juga," jelas Rum.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menelusuri keberadaan laporan akhir TPF kematian aktivis HAM Munir. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Jaksa Agung untuk mempelajari hasil laporan TPF tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

HNW Sarankan Masyarakat Gugat UU Pemilu ke MK

  • Diskusi Karya Enny Arrow di Semarang Dilarang Polda Jateng
  • Persiba Dukung Wasit Asing di Liga 1
  • Rafinha Berambisi Jadi Suksesor Lahm

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.