KPU Wajibkan Calon Kepala Daerah Laporkan Akun Sosial Media

"Maka kami bekerja sama dengan pemerintah untuk menutup akun-akun itu,"

Selasa, 18 Okt 2016 19:45 WIB

KBR, Bandung- Seluruh akun media sosial yang dimiliki oleh calon kepala daerah, tim kampanye serta relawan wajib dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ketua KPU RI Juri Ardiantoro  pelaporan   agar seluruh akun yang akan digunakan untuk kampanye itu terdaftar secara resmi dan diatur oleh peraturan KPU.

"Sementara medsos medsos lain yang tidak didaftarkan dan itu mengganggu atau berpotensi membuat kegaduhan di pilkada,  maka kami bekerja sama dengan pemerintah (Kemenkominfo) untuk menutup akun-akun itu," ujarnya di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Selasa (18/10).

Ketua KPU RI Juri Ardiantoro menjelaskan selain akun media sosial, seluruh calon kepala daerah yang maju dalam pilkada diharapkan mematuhi peraturan terkait tidak memberikan uang, cenderamata  atau hadiah dan semacamnya dalam tahapan yang telah ditentukan.
Apabila dari keseluruhan himbuan yang tercantum dalam peraturan pemilu itu dilanggar, maka pasangan calon kepala daerah tersebut akan didiskualifikasi.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.