Prajurit TNI berbaris pada perngatan HUT ke-71 TNI di Kodam IV/Diponegoro, Semarang Jawa Tengah, Rabu (5/10/2016). (Foto: ANTARA)



KBR, Jakarta - LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan besar-besaran dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan di usia yang ke-71 yang jatuh 5 Oktober 2016, TNI masih belum berubah secara signifikan.

Ini dibuktikan dengan terjadinya 197 peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota TNI dalam kurun waktu setahun terakhir.

Baca: 71 Tahun TNI, Reformasi Jalan di Tempat

Kekerasan yang dilakukan oleh TNI tersebut diantaranya penganiayaan, intimidasi, pembubaran paksa, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan serta bentrokan antar aparat TNI dan Kepolisian.

"Sedikitnya ada 197 orang menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan TNI dalam kurun waktu setahun terakhir. Kami juga memantau wilayah-wilayah tempat terjadi kekerasan, paling banyak terjadi di Sumatera Utara dengan 43 peristiwa, Jawa Barat ada 26 peristiwa, DKI Jakarta ada 19 peristiwa, Papua 17 kasus, Sulawesi Selatan ada 16 peristiwa dan Jawa Timur ada 15 peristiwa," kata Puri kepada wartawan di kantor Kontras, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Baca: Aliansi Jurnalis Manado Boikot Peliputan HUT TNI

Puri mengatakan beberapa peristiwa kekerasan yang menonjol ada sekitar 21 kasus utama. Jumlah itu meliputi intimidasi kepada jurnalis, bisnis proteksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan, okupasi atau pendudukan lahan warga dengan menuduh warga sebagai bagian dari PKI serta penyiksaan warga sipil di wilayah konflik.

Dia menganggap Presiden Joko Widodo tidak memiliki pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan instrumen dan kebijakan pertahanan Indonesia.

"Semangat untuk mendorong modernisasi yang terlihat dalam konteks penanganan Laut Cina Selatan termasuk juga melalui kebijakan industri pertahanan melalui UU No 16 tahun 2012 menjadi begitu timpang dengan pola-pola tradisional yang masih dipertahankan dalam agenda TNI. TNI boleh menjadi lembaga negara paling senior dalam jajaran birokrasi Indonesia, namun mengabaikan akuntabilitas dengan mulai permisif pada impunitas. Ini adalah jalan terburuk yang telah dipilih pemerintahan yang akan berumur 2 tahun ini," kata Puri.

Dengan pola dan modus kekerasan yang konstan serta tidak diikuti evaluasi yang ketat terkait akuntabilitas, Kontras menilai TNI ke depan akan tetap buruk.

Hal itu diperparah lagi dengan minimnya komitmen negara untuk memperbaiki masalah tersebut.

Baca juga: Komnas HAM: Tentara Pembunuh Theys Jadi Ka BAIS TNI itu Menyakitkan!

Dorongan negara dalam agenda reformasi TNI juga tampak lemah dan tidak koordinatif ketika beberapa kebijakan yang muncul tidak mencerminkan semangat akuntabilitas, penyegaran birokrasi maupun terobosan.

"Hadirnya kebijakan bela negara adalah wujud dari praktik mobilisasi militerisme sipil yang potensial dibenarkan (oleh negara) untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan lainnya yang anti HAM," tambahnya.

Baca: Jokowi Minta TNI Tak Sakiti Rakyat

Editor: Agus Luqman
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!