Konflik Orang Rimba, Warsi Desak Pemerintah Legalkan Lahan

“Saat ini kan perusahaan membawa orang desa untuk bekerja di sana dan itu yang menyebabkan muncul konflik."

Rabu, 12 Okt 2016 16:50 WIB

Pemangku adat Orang Rimba Jambi, Menti Ngelambo (kaos biru) di depan rumah singgah yang dibangun TNI. (Foto: KBR/Elvidayanti)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jambi- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi berharap pemerintah bisa menekan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Wana Perintis agar tidak melakukan kegiatan di lahan yang menjadi konflik antara Orang Rimba dan perusahaan seluas 114 hektare. Asisten Koordinator KKI Warsi  Ade Candra  mengungkapkan, selain melarang perusahaan berkegiatan di lahan yang sudah diberikan kepada Orang Rimba tersebut, pemerintah seharusnya juga melegalkan lahan tersebut sebagai hak milik Orang Rimba.

“Saat ini kan perusahaan membawa orang desa untuk bekerja di sana dan itu yang menyebabkan muncul konflik. Untung Orang Rimba tidak anarkis. Kalau dia anarkis, dia ributkan, terjadilah bentrok.  Untung Orang Rimba tidak. Untung dia dengan cara melapor dan mengadu supaya pemerintah mengambil tindakan. Harapannya pemerintah bisa mengupayakan itu, datangi perusahaan kemudian meminta kepada perusahaan untuk tidak menggerakkan karyawannya untuk bekerja di situ.” Tegas Asisten Koordinator KKI Warsi  Ade Candra, Rabu (12/10).

Pada Sabtu, 8 Oktober lalu, 169 keluarga Orang Rimba di wilayah Terap, Kecamatan Batin XXIV (Batin Duaempat), Kabupaten Batanghari, Jambi diintimidasi dan diusir oleh PT. Wana Perintis. Selain diusir, perusahaan juga menghancurkan tanaman singkong Orang Rimba serta membakar rumah Orang Rimba. 


Pemangku adat Orang Rimba, Menti Ngelambo mengaku, selain diusir dan diintimidasi, perusahaan juga melarang kegiatan belajar dan bantuan kesehatan untuk Orang Rimba yang biasanya dipusatkan di rumah singgah (shelter). Rumah singgah tersebut merupakan bantuan dari mabes TNI Angkatan Darat untuk membantu kegiatan adat dan sosial bagi Orang Rimba.


“Yo ada rumah kami dibantu oleh Bapak Tentara (TNI) untuk anak kami belajar, untuk orang dari luar, untuk orang kesehatan memberikan bantuan pengobatan, tidak bisa lagi kami gunakan karena kami diusir dari situ.”

Menti Ngelambo khawatir, jika tidak ada tindakan segera dari pemerintah daerah dan pusat, kondisi Orang Rimba, terutama anak-anak yang sakit dan kelaparan akan semakin memburuk karena akses jalan keluar masuk ke lokasi mereka ditutup oleh perusahaan.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Menko Wiranto Bakal Tangkap Tentara OPM

  • Kapolri, Evakuasi Di Papua Ajang Bersih-Bersi Pendulang Liar
  • Nazaruddin Sebut Setnov Terima Duit e-KTP
  • Puluhan Calon PPS di Rembang Terindikasi Anggota Parpol