Ketua MA Tak Muncul, Pelantikan Ketua DPD Terpilih Batal Dilakukan

"Kita nggak tahu. Yang jelas beliau membatalkan kunjungannya kesini. Karena ada hal yang mau dia pastikan apa ada masalah atau tidak."

Selasa, 11 Okt 2016 21:28 WIB

Ketua DPD terpilih Mohammad Saleh. (Sumber: DPD)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Ketua DPD terpilih, Mohammad Saleh, batal dilantik malam ini. Alasannya, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, membatalkan kedatangannya ke rapat paripurna DPD hari ini. Semestinya, usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Saleh akan langsung dilantik.


Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengaku tidak tahu alasan pembatalan kedatangan MA.

"Wallahualam ya. Kita nggak tahu. Yang jelas beliau membatalkan kunjungannya kesini. Karena ada hal yang mau dia pastikan apa ada masalah atau tidak. (Soal surat dari pengacara Irman Gusman?) Termasuk itu mungkin," ujar Farouk usai rapat DPD, Selasa (11/10).

Farouk mengatakan sebelumnya Hatta Ali sudah mengonfirmasi akan hadir. Toga dan perlengkapan lain sudah disiapkan. Pantauan KBR, staf Mahkamah Agung sudah tampak di DPD. Namun kemudian sidang diskors karena Hatta Ali belum tiba.

Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan bahwa ia kehilangan kontak dengan Mahkamah Agung. Terakhir kali ia hanya mendapat instruksi untuk menemui Hatta Ali besok.

Farouk mengatakan MA ingin memastikan bahwa pelantikan  ini nantinya tidak bermasalah secara hukum. Sebelumnya, pengacara Irman Gusman, Tommy Singh melayangkan surat ke Mahkamah Agung meminta pelantikan Ketua DPD ditunda.

"Ada sesuatu yang mungkin masih dia inikan posisinya. Besok akan menghadap ke MA. (Apa ada faktor hasil pemilihannya?) Wallahualam."

Mohammad Saleh, senator asal Bengkulu, terpilih menjadi Ketua DPD setelah menang dengan 59 suara. Ia mengalahkan pemimpin petahana, GKR Hemas dan Farouk Muhammad.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.