Seorang siswa yang berbelanja kebutuhan belajarnya secara non tunai dengan KIP Plus di Yogyakarta, Selasa (19/10/2016) (Foto: Eka Juniari/KBR)

KBR, Yogyakarta- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan uji coba Kartu Indonesia Pintar (KIP) elektronik atau KIP Plus di Yogyakarta. Uji coba KIP Plus sebanyak 1295 itu dilakukan di SMAN 9 Yogyakarta, SMPN 6 Yogyakarta dan SMKN 2 Yogyakarta.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan KIP plus memungkinkan pelajar berbelanja kebutuhan belajar secara non tunai di merchant khusus termasuk koperasi sekolah. Hampir 18 juta pelajar tidak mampu di Indonesia ditargetkan memperoleh kartu untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP)  tersebut di 2017. Kemendikbud mengalokasikan Rp Rp 10 triliun untuk KIP Plus tahun ini.

" Uji coba KIP Plus di Yogyakarta lancar. Selesai uji coba 31 Desember ini, segera kita lanjutkan pembagian kartu yang sama ke 44 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah siap," kata Hamid Muhammad di sela uji coba KIP Plus di SMAN 9 Yogyakarta (19/10/2016).

Kemendikbud mengklaim KIP Plus lebih efektif menyalurkan dana pemerintah ke pelajar tidak mampu. Berbeda dengan KIP yang masih memerlukan prosedur berbelit untuk pencairan, KIP Plus bisa langsung digunakan begitu diterimakan.

"Penyaluran lebih cepat. Bisa langsung digunakan begitu rekening terisi. Tidak perlu berbelit pakai rekomendasi kepala dinas, kepala sekolah, dan lain-lain," jelas Hamid.

Hamid Muhammad mengakui validasi data penerima KIP rentan dipersoalkan karena menggunakan data sampling BPS, bukan sensus. Sedangkan pemberlakuan KIP Plus mulai tahun depan akan menggunakan data dari sekolah. Seiring dengan uji coba KIP Plus, sebanyak 5 persen KIP yang telah dibagikan mulai ditarik karena salah sasaran.

"Salah sasaran yang terekam sekitar 5 persen. Sekarang mulai ditarik. Ada yang dobel namanya, tidak ditemui namanya, ada juga yang kaya tapi dapat, meninggal, pindah domisili. Kejadian tersebut ada di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Hingga periode April-Mei 2016, Kemendikbud telah membagikan 11 juta KIP. Dari jumlah tersebut baru 4,5 juta penerima KIP yang mencairkan. Persoalannya beragam, mulai dari keterbatasan kapasitas bank melayani pencairan hingga ketiadaan bank di daerah terpencil.

Pengawasan
Meski begitu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY Baskara Aji mengatakan, pengawasan penggunaan KIP Plus justru semakin mudah. Dengan transaksi non tunai yang terekam, aliran dana mudah ditelusuri. Selain itu, pelajar dibatasi dalam menggunakan dana.

"Hanya separo saja bisa ditarik tunai. Sisanya harus dibelanjakan secara non tunai di merchant khusus dan koperasi sekolah yang menyediakan peralatan sekolah sehingga penggunaannya tepat guna," katanya.

Sementara itu, Krisnajaya Atma Hartono langsung berbelanja keperluan sekolah begitu menerima KIP Plus. Siswa kelas X Teknik Mesin SMK N 2 Yogyakarta tersebut membeli buku dan bolpoin di koperasi sekolah yang telah dilengkapi mesim Electronic Data Capture (EDC) untuk menggesek KIP Plus layaknya kartu debit. Untuk jenjang SMK, sama dengan SMA, dana yang teralokasi dalam KIP sebesar Rp 1 juta selama setahun.

"Semester ini dapat Rp 500 ribu. Yang 50 persen bisa ditunaikan, sisanya untuk membeli belanjaan," katanya.  

Editor: Dimas Rizky

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!