Kabareskrim Akan Proses Aduan Ormas Soal Ahok

"Hanya saja bicara harus ini harus ini minta ditangkap, saya sudah sampaikan ada aturannya, ada manajemen penyidikan."

Jumat, 14 Okt 2016 21:45 WIB

Petugas mengambil sampah di jalur hijau yang rusak di depan Balaikota, Jakarta, Jumat (14/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri  akan memproses laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Laporan itu dimasukkan ke kepolisian oleh sejumlah Ormas Islam yang berdemo memprotes Ahok di Balaikota, hari ini.

Kabareskrim Ari Dono menyatakan laporan itu akan diproses sesuai aturan.

"Hanya saja bicara harus ini harus ini minta ditangkap, saya sudah sampaikan ada aturannya, ada manajemen penyidikan. Juga dari pihak pak Ahok juga mungkin ada pengacaranya," jelasnya di sela-sela penjagaan demonstrasi, Kamis (14/10).

"Tapi untuk diperiksa itu pasti kita proses. Pasti kita lakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya lagi.

Ari Dono menambahkan  akan memeriksa Ahok jika memiliki cukup bukti.Bareskrim juga akan meminta keterangan sejumlah saksi.

Ratusan pendemo sempat berunjuk rasa di kantor Kabareskrim di kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebelum bergabung dengan massa di Balaikota Jakarta. Mereka meminta kepolisian segera memeriksa Ahok atas dugaan penistaan agama karena telah mengutip ayat Al Quran. Ahok telah menyatakan permintaan maaf.  

 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.