Ini Kriteria Calon Petinggi PPATK Versi KPK

KPK meminta Presiden Joko Widodo memilih calon pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan kriteria independen, bebas dari Partai Politik maupun korporasi.

Kamis, 06 Okt 2016 14:51 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto:


KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo memilih calon pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan kriteria independen, bebas dari Partai Politik maupun korporasi. Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan petinggi PPATK juga harus mempunyai rekam jejak yang teruji.

Kriteria itu penting, menurut Syarif, untuk mendukung kerja lembaga antirasuah memberantas korupsi dan praktik pencucian uang.

"KPK sangat berharap kepada pemerintah agar sosok pimpinan PPATK yang dipilih adalah satu memenuhi syarat undang-undang tadi," kata Laode Syarif di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).

"Kedua, memenuhi track record yang betul-betul sudah teruji. Ketiga mempunyai independensi dari partai-partai politik atau perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengganggu dia untuk bekerja," lanjutnya.

Pimpinan KPK Laode Syarif menambahkan, selama ini PPATK menjadi rekan bagi lembaganya dalam memberantas korupsi. Kontribusi PPATK itu ditunjukkan dengan memberikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada KPK setiap pekannya.

"Setiap minggu KPK mendapat laporan dari PPATK," ujar Syarif.

Baca juga:

Masa kepemimpinan Kepala PPATK Muhammad Yusuf dan wakilnya, Agus Santoso segera berakhir pada 26 Oktober mendatang.

Sepanjang lima tahun ini, keduanya diketahui banyak menyuplai data ke penegak hukum. Mulai dari aliran dana narkoba yang diduga sampai ke pejabat hingga transaksi mencurigakan dari rekening sejumlah kepala daerah. Kewenangan memilih pimpinan PPATK pengganti Yusuf dan Agus ada di tangan Presiden Joko Widodo.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.