Banjir dan Longsor, BPBD Pangandaran Belum Punya Sistem Peringatan Dini

Dua warga tewas akibat bencana akhir pekan lalu.

Senin, 10 Okt 2016 21:32 WIB

Ilustrasi: longsor di Pengalengan, Mei 2015 (Foto: setkab.go.id)



KBR, Jakarta- Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pangandaran Jawa Barat menyebut belum ada sistem peringatan dini atau early warning system di wilayahnya, meski selama ini bencana banjir dan longsor, juga pernah terjadi.

Kepala Pelaksana BPBD Pangandaran, Nana Ruhena mengatakan ini terjadi lantaran usia BPBD yang belum genap setahun karena baru terbentuk. Meski begitu dia berjanji, lembaganya bakal memprioritaskan pengadaan alat itu tahun depan.

"Kami belum punya early warning untuk banjir sama longsor, belum punya. yang punya early warning buat tsunami. Kalau untuk longsor sama banjir kami belum punya satupun early warning. (Kedepan ada rencana mengadakannya?) Tentu saja, ya ini BPBD baru satu tahun bisa jalan Alhamdulillah. Rencana ke depan ya melengkapi kalau bisa kayak polisi pakai TMC enak bisa pantau dari kantor BPBD sendiri," papar Nana kepada KBR (10/10/2016).

Sementara itu terkait bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir pekan lalu, telah menewaskan dua orang warga, yakni Barjo (53 tahun) dari Kecamatan Langkaplancar dan Iqbal (7 tahun) dari kecamatan Kalipucang. Bencana tersebut juga menyebabkan jembatan Ciputerapingan yang menjadi jalur nasional jebol dan mengganggu akses jalur Banjar-Pangandaran. Nana pun belum bisa memastikan jembatan sementara milik Kementerian PU-PR bisa beroperasi. Namun ia berharap jembatan Ciputerapingan dapat segera dibangun kembali karena jembatan sementara itu tidak akan kuat menahan dua jalur sehingga menghambat arus transportasi di sana.

"Surat (permohonan pembangunan kembali) sudah dilayangkan permohonan pak bupati ke Kemen PUPERA, minta secepatnya, dibangunkan kembali. Kalau bisa dalam tahun ini, paling tidak minimal 6 bulan. tapi kalau dibangun sekarang kurang bagus karena air masih tinggi," katanya.

Selain itu, kata Nana, BPBD telah layangkan surat ke BPBD Provinsi dan BNPB untuk bantuan logistik yang makin menipis. Ia menyebut logistik yang dibutuhkan saat ini adalah sembako dan pakaian bagi korban. Dari data korban yang terdampak mencapai hingga 2.000 KK.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Sampaikan Pledoi, Andi Narogong: Saya Salah Dan Minta Maaf Kepada Seluruh Rakyat Indonesia

  • Penyuap Panitera PN Jaksel Dituntut 3 Tahun Penjara
  • Presiden Jokowi Bahas Industri Pertahanan dan Kesejahteraan Prajurit dengan Panglima TNI
  • Menteri Pendidikan: Ada Ketidaksengajaan Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi