Anggota Pukul Petugas Bandara Soeta, Panglima: Diperiksa Denpom

"Saya sendiri kalau di bandara saya lepas kok semuanya"

Senin, 10 Okt 2016 13:21 WIB

Panglima TNI Gator Nurmantyo. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Kasus pemukulan anggota TNI terhadap petugas Bandara Soekarno Hatta sudah ditangani Detasemen Polisi Militer (Denpom). Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memastikan, kasus pemukulan tersebut akan diproses secara hukum.

"Anggota yang lakukan pemukulan sekarang sudah di Denpom, diproses hukum ya. Bagi TNI yang bersalah harus diproses hukum. Hasilnya bagaimana keputusan hukum, saya tidak bisa menentukan," kata Gatot di Komplek DPR, Senin (10/10/16).

Gatot mengatakan, anggota TNI yang memukul petugas Bandara Soeta merupakan bekas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Kemungkinan ia lupa bukan Paspampres lagi. Meski begitu, Gatot menegaskan, anggota TNI tetap harus patuh terhadap hukum.

"Saya sendiri kalau di bandara saya lepas kok semuanya," kata Gatot.

Petugas Bandara Soeta, Agus Salim, dipukul oleh anggota TNI di SCP-2 Cabin Domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (7/10/16) lalu. Peristiwa itu berawal saat ada pemeriksaan oleh petugas Avsec, Eni Roheni, terhadap seorang jenderal bintang dua.

Eni meminta agar anggota TNI tersebut melepaskan ikat pinggang dan jam tangan. Namun yang bersangkutan menolak melepaskan. Kemudian petugas lain, Agus Salim, datang membantu. Tapi Agus malah dipukul dan ditantang berkelahi oleh petugas protokoler jenderal berbintang dua tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.