DPR: Densus Tipikor Mampu Menyasar Korupsi di Daerah

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR menilai pembentukan Densus Tipikor oleh polisi bakal membantu KPK menuntaskan kasus korupsi.

Minggu, 20 Okt 2013 12:07 WIB

dpr, korupsi daerah, densus tipikor, polisi tipikor, polisi korupsi

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR menilai pembentukan Densus Tipikor oleh polisi bakal  membantu KPK menuntaskan kasus korupsi.

Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani menyatakan, densus akan membantu KPK menuntaskan kasus korupsi yang sulit dijangkau KPK dalam beberapa sektor seperti pertambangan dan migas hingga ke pelosok daerah. Kata dia, lembaga tersebut akan dibawahi langsung oleh Kapolri.

“Tidak sempat ditangani KPK maka KPK bisa mensupervisi kepada densus atau densus yang melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri. Karena sama-sama yang kita ketahui laten korupsi ini tidak hanya di Jakarta tapi korupsi ini juga banyak di daerah-daerah. Dengan densus ini kasus-kasus di daerah, mungkin 20 miliar ataun 30 miliar densus ini yang bekerja keras, tapi tetap di bawah koordinasi dan supervisi KPK,” kata Yani saat dihubungi KBR68H

Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani menambahkan, Polri harus membuat aturan kelembagaan dan anggota yang jelas dalam densus tersebut. Untuk itu dibutuhkan waktu sekitar 2- 3 tahun.

Sebelumnya, saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Kapolri Sutarman menjanjikan segera mendirikan satuan baru di kepolisian berupa detasemen khusus anti-korupsi (densus anti-korupsi). Menurut Sutarman pembentukan satuan tersebut penting untuk mempercepat kinerja Polri dalam menangani perkara korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa.


Editor : Rony Rahmatha


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi