Rupiah Terpuruk, Pemerintah Tunda Proyek Pembangkit Listrik 15.200 MW

Kapasitas total proyek yang ditunda mencapai 15.200 MW dengan total investasi berkisar 24 miliar dolar AS hingga 25 miliar dolar AS.

Selasa, 04 Sep 2018 20:56 WIB

Presiden Jokowi ketika meninjau proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, di Lombok, NTB. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut melakukan berbagai upaya untuk menahan laju pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan kementeriannya akan menunda pengerjaan sejumlah proyek listrik bagian megaproyek 36 ribu MegaWatt (MW).

Jonan menjelaskan, proyek listrik yang ditunda merupakan proyek-proyek yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (Financial Closing). Kapasitas total proyek yang ditunda mencapai 15.200 MW dengan total investasi berkisar 24 miliar dolar AS hingga 25 miliar dolar AS.

"Jadi target di APBN delapan persen pertumbuhannya, tapi faktanya enam persen. Makanya banyak proyek yang digeser, yang tadi saya jelaskan totalnya 15.200 Megawatt yang kita geser. Nah, dengan pergeseran ini tentunya tekanan dari pengadaan barang impor berkurang," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).

Jonan mengatakan, proyek-proyek tersebut tadinya ditargetkan rampung pada 2019 mendatang. Namun ada proyek yang ditunda sampai 2021 dan ada juga yang ditunda sampai 2026. Hal itu dilakukan demi menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Baca juga:


Menurut Jonan, penundaan hingga tahun 2021 atau 2026 tetap menyesuaikan kebutuhan kelistrikan nasional. Ia mengatakan, pertumbuhan listrik tahun 2017 sebanyak tujuh persen. Estimasi Jonan pertumbuhan listrik nasional tahun ini sekitar enam persen.

Selain menunda proyek listrik, Kementerian ESDM juga bakal mengekspansi atau memperluas penggunaan bahan bakar biodiesel dengan campuran minyak nabati 20 persen (B20) untuk sektor lain. Ia mengatakan, B20 yang awalnya digunakan bidang transportasi akan diperluas penggunaannya untuk industri, pertambangan, perkapalan, hingga perkeretaapian.

Ekspansi penggunaan B20 telah ditetapkan Pertamina sejak 1 September 2018. B20 merupakan pencampuran dan penyaluran minyak nabati jenis Biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 20 persen.

Namun Jonan memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar.

Baca juga:

Kementerian ESDM juga akan mengendalikan impor bahan baku dari luar negeri. Jonan mengatakan, kementerianya akan menaikkan tingkat kompononen dalam negeri (TKDN).

"Berkaitan sektor ESDM, bagaimana mengendalikan impor. Kalau bisa tidak perlu impor ya tidak perlu dilakukan impor. Lebih fokus menggunakan produk dalam negeri," ujar Jonan.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".