Perundingan Ganti Rugi Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat Masih Alot

"Kita lagi berdiskusi dengan asuransi. Kita lihat hasilnya nanti. Ada banyak pertanyaan dari sisi scientific. Kita serahkan pada pakarnyalah," kata Arif Havas.

Senin, 11 Sep 2017 15:56 WIB

Kapal pesiar Caledonian Sky yang menghantam terumbu karang Raja Ampat. (Foto: The Carlisle Kid/Creative Commons)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pembahasan nilai ganti rugi kerusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat Papua oleh kapal asing MV Caledonian Sky berjalan alot.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan saat ini pemerintah Indonesia masih terus bernegosiasi dengan pihak asuransi. Arif mengatakan pihak asuransi banyak mempermasalahkan persoalan-persoalan ilmiah.

"Kita lagi berdiskusi dengan asuransi. Kita lihat hasilnya nanti. Ada banyak pertanyaan dari sisi scientific. Kita serahkan pada pakarnyalah," kata Havas di Jakarta, Senin (11/9/2017).

Sampai saat ini belum ada nilai kerugian yang disepakati kedua pihak. Arif Havas menargetkan akhir bulan September sudah bisa ada satu angka yang disepakati baik oleh pemerintah maupun pihak asuransi kapal MV Caledonian Sky.

Kerusakan terumbu karang di Raja Ampat terjadi pada Maret lalu. Ketika itu kapal pesiar MV Caledonian Sky berbobot mati 4.280 groston kandas, dan merusak terumbu karang. Lebar area yang rusak diperkirakan mencapai 18 ribu meter persegi dengan kedalaman lima meter.

Gugatan hukum

Di lain pihak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap mengajukan gugatan hukum pada perusahaan pemilik MV Caledonian Sky, jika perundingan dengan pihak asuransi tidak berjalan lancar. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan Kementerian KLHK sudah mengantongi nilai gugatan sementara yang akan diajukan.

Pemerintah menuntut biaya ganti rugi dan pemulihan sebesar Rp6 triliun.

"Apabila dalam beberapa waktu dekat tidak mencapai kesepaktan, kami akan segera membawa kasus ini ke pengadilan. Dengan nilai ganti rugi sementara sekitar Rp6 triliun. Kurang lebih 4,61 juta dolar AS," kata Ridho di kantor KLHK, Rabu (24/5/2017) lalu.

Sedangkan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hingga saat ini belum mau membuka berapa nilai ganti rugi yang diminta kepada pihak asuransi. Menko Maritim Luhut Panjaitan mengatakan kedua belah pihak belum menyepakati nilai ganti rugi yang akan diterima.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.