Pansus Angket Desak Ketua KPK Cabut Pernyataan Halangi Proses Hukum

"Jadi dia boleh mencap lembaga lain menghalangi-halangi tindakan dia. Padahal Pansus adalah kegiatan yang diamanatkan konstitusi,"

Senin, 04 Sep 2017 12:15 WIB

Ilustrasi (Foto: KBR/Fitri)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, Taufiqulhadi menyatakan, kegiatan Pansus tidak termasuk menghalangi kegiatan penyidikan perkara korupsi di KPK. Menurut dia, pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo berlebihan dengan mengancam mempidanakan Pansus atas dugaan menghalangi penyidikan.

"Itu pendapat yang berlebihan karena Pansus ini tidak pada posisi melakukan obstraction of justice. Kalau itu disampaikan oleh ketua KPK berarti Pak Agus menempatkan dirinya sebagai ketua lembaga yang sangat berkuasa. Jadi dia boleh mencap lembaga lain menghalangi-halangi tindakan dia. Padahal Pansus adalah kegiatan yang diamanatkan konstitusi," kata Taufiq di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Senin (04/09/17).

Taufiq mengatakan, dugaan Pansus dibentuk untuk melindungi koleganya yang tersangkut perkara korupsi tidak terbukti. Ia mencontohkan, Ketua DPR RI Setya Novanto tetap menjadi tersangka dan KPK tetap bisa melakukan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) meskipun ada kegiatan Pansus.

"Pernyataan kegiatan Pansus melakukan obstraction of justice mohon dicabut kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mempertimbangkan untuk mempidanakan Pansus Hak Angket DPR menggunakan pasal mengahalangi penyidikan. Sebab, KPK saat ini tengah melakukan pengusutan kasus besar seperti perkara korupsi KTP Elektronik.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Ombudsman RI Temukan Pungli di Pasar Tanah Abang Hingga Rp1 Juta

  • Insentif GTT di Banyuwangi Naik Tiga Kali Lipat
  • Tarif Listrik Naik, Partai Oposisi Bangladeh Serukan Mogok Massal
  • Politikus Jepang Bawa Anak ke Sidang Dewan Dikritik

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing