Mendagri Resmi Nonaktifkan Wali Kota Cilegon

KPK menetapkan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi, sebagai tersangka dugaan suap pembangunan Transmart di Kota Cilegon. Sebelumnya, bekas Wali Kota Cilegon Tubagus Aat Syafaat juga jadi tersangka.

Senin, 25 Sep 2017 12:00 WIB

Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi menggunakan rompi tahanan memasuki mobil KPK di Jakarta, Minggu (24/9/2017). (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)

KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memberhentikan sementara Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi, pasca kepala daerah itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi kini ditunjuk sebagai pelaksana tugas menggantikan Iman.

"Saya sudah meneken surat hari ini. Dirjen kami menyerahkan ke Gubernur sekalian ada acara seremonial di Banten. Hal ini semata-mata jangan sampai ada kekosongan pemerintahan dalam melayani masyarakat sambil berpegangan kepada asas praduga tak bersalah. Sampai ada keputusan tetap," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (25/9/2017).

Tjahjo mengatakan, kekosongan posisi kepala pemerintahan bakal menyebabkan pelayanan masyarakat di Kota Cilegon terganggu. Oleh karena itu, penyerahan jabatan pelaksana tugas Wali Kota Cilegon kepada akan dilaksanakan hari ini.

"SK-nya sudah. Wakilnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati atau Plt," kata Tjahjo Kumolo.

Baca juga:

KPK menetapkan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi, sebagai tersangka dugaan suap pembangunan Transmart di Kota Cilegon. Iman menyerahkan diri ke KPK setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah orang. 

Dalam perkara ini KPK menetapkan enam orang tersangka. Di antaranya Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, Ahmad Dita Prawira, serta seorang pihak swasta bernama Hendry sebagai tersangka. 

KPK juga menetapkan tersangka terhadap Bayu Dwinanta Utama (manajer proyek PT Brantas Abipraya), Direktur dan Legal Manajer PT KIEC Tubagus Danny Sugihmukti bersama Eka Wandara. Mereka diduga terlibat suap dalam pengurusan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) proyek Transmart. KPK menyita uang suap Rp1,1 miliar. KPK menyebut kasus suap tersebut sebagai modus baru karena melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Iman Aryadi bukan satu-satunya kepala daerah di Cilegon yang terjerat suap. Sebelumnya, bekas Wali Kota Cilegon Tubagus Aat Syafaat juga menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan tiang pancang dermaga pelabuhan Kubangsari, Cilegon, Banten. 

Tubagus Aat Syafaat diduga merugikan negara Rp11,5 miliar. Kuat dugaan Aat melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain serta penyalahgunaan wewenang.

Dalam kasus itu, Iman Aryadi sebagai wali kota aktif turut diperiksa sebagai saksi.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau