KY Pantau Sidang Praperadilan Setya Novanto

KY ingin memastikan Cepi Iskandar hakim tunggal praperadilan Setya Novanto menjalankan tugasnya sesuai kode etik.

Kamis, 28 Sep 2017 13:59 WIB

Cepi Iskandar, hakim tunggal praperadilan Setya Novanto. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisioner Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menyatakan lembaganya turut memantau jalannya persidangan praperadilan tersangka kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP) Ketua DPR Setya Novanto yang masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Maradaman mengatakan, pemantauan tersebut lantaran praperadilan Novanto menjadi sorotan publik, dan KY ingin memastikan hakim tunggal Cepi Iskandar menjalankan tugasnya sesuai kode etik.

Maradaman berkata, KY juga akan mengirim pegawainya di Biro Pengawas Perilaku Hakim untuk memantau sidang putusan praperadilan Novel, besok.

"Paling tidak kami melakukan pemantauan juga itu. (KY disarankan hadiri sidang juga?) Iya, tetapi belum tentu komisioner yang hadir ya. Mungkin dari Biro Waskim. (Sudah terima pelaporan soal hakim Cepi?) Belum, belum. Hakim praperadilan, rasanya belum. (Akan jadi satu rangkaian dengan perkara hilangnya nama Novanto dalam berkas putusan Pengadilan Tipikor?) Tidak  bisa dong kita menilai putusan, tetapi didalami boleh. Sedang dikaji juga," kata Maradaman kepada KBR, Kamis (28/09/2017).

Maradaman mengatakan, tak ada yang istimewa dari pamantauan KY tersebut. Menurut Maradaman, pemantauan terhadap hakim sidang praperadilan Novanto tersebut untuk memastikan tak ada pelanggaran etik. Selain itu, perkara korupsi E-KTP Novanto juga tengah menjadi sorotan publik, sehingga harus dipastikan tak ada pelanggaran oleh hakim.

Maradaman berkata, KY belum menerima aduan soal hakim Cepi dari kader muda Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Tim Advokasi Pejuang Anti Korupsi (TAPAK). Maradaman berujar, pemantauan etik hakim Cepi tersebut akan berbarengan dengan proses investigasi hilangnya nama Novanto dalam berkas vonis terdakwa korupsi E-KTP Irman dan Sugiharto. Padahal, nama Novanto sempat tercantum dalam berkas dakwaan tersebut, karena berperan sebagai pengatur besaran anggaran proyek pengadaan E-KTP.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau