Harga Gas 3 Kg Naik 2 Kali Lipat Lebih di Pangkalan Bun

Pemkab bentuk tim pengawas distribusi gas 3 Kg.

Rabu, 06 Sep 2017 21:07 WIB

Ilustrasi (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Pangkalan Bun- Gas elpiji 3 kilogram langka di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Warga kesulitan mendapatkan gas elpiji dan jika pun ada, harganya mencapai Rp45 ribu per tabungnya. Harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi yang hanya Rp18 ribu.

Hal itu mendorong Pemkab Kotawaringin Barat membentuk tim pengawas distribusi elpiji 3 kilogram. Menurut Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah, pihaknya bakal menindak tegas agen atau pangkalan yang nekat menjual elpiji 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah.

Selain itu, agen atau pangkalan dilarang keras untuk menjual ke pengecer atau warung-warung. Padahal, sesuai ketentuan pangkalan melayani langsung masyarakat kategori miskin.

"Pertama memang pangkalan mendistribusikan elpiji ini masih mengasumsikan bisa didistribusikan ke pengecer atau warung-warung. Padahal, sesuai ketentuan tidak diperbolehkan melayani pengecer, tetapi masyarakat tidak mampu, kategori miskin datang langsung ke pangkalan dan bukan membeli di warung-warung," tegas Ahmadi.

Sementara itu, pemilik pangkalan gas elpiji meminta pemerintah menaikkan HET gas elpiji 3 kilogram di Pangkalan Bun. Pasalnya, mereka hanya mendapat keuntungan Rp2 ribu per tabung dan setelah dipotong biaya bongkar muat hanya menyisakan keuntungan Rp400,- saja per tabungnya.  

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.