Bikin Gaduh, Jokowi Disarankan Mulai Pikirkan Pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Presiden tak boleh diam dengan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang pembelian 5000 senjata oleh institusi nonmiliter

Senin, 25 Sep 2017 20:04 WIB

Panglima TNI Gatot Nurmantyo. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Koalisi masyarakat sipil menyarankan Presiden Joko Widodo mulai memikirkan calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pernyataan Gatot kerap menimbulkan kegaduhan, dengan isu terbaru mengenai pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter dan berencana menyerbunya.

Hendardi juga menilai Gatot melanggar Undang-undang TNI karena mengumbar informasi intelijen soal pembelian senjata, yang belakangan justru dibantah Menkopolhukam Wiranto.

"Usulan koalisi ini untuk mengganti Panglima TNI. Apalagi dia sedang menghadapi masa pensiun, agar di masa akhirnya dia tidak melakukan manuver-manuver politik, bukan untuk bangsa ini, tapi kepentingan pribadi. Saya kira usulan ini sangat realistis dilakukan Presiden Jokowi. Presiden tidak bisa berdiam diri, berpangku tangan dan harus mengambil tindakan-tindakan yang pasti," kata Hendardi di kantor Imparsial, Senin (25/09/2017).

Hendardi mengatakan, pernyataan Gatot tentang senjata tersebut hanya untuk mencuri perhatian publik dan kepentingan politik pribadinya. Alasannya, Gatot yang mengumbar informasi intelijen tentang pembelian senjata tersebut bertentangan dengan Undang-undang TNI, demikian pula soal rencana menyerbu insititusi nonmiliter pembeli senjata. Hendardi berkata, Panglima TNI tak memiliki kewenangan tersebut, karena pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang merupakan kewenangan presiden.

Pendapat serupa juga disampaikan Direktur  Imparsial Al Araf. Al Araf mengatakan, Jokowi dan Komisi Pertahanan DPR memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi Gatot. Kata dia, pernyataan Gatot justru memperburuk hubungan antara TNI dan Polri, karena institusi nonmiliter pembeli senjata yang dimaksud Gatot adalah BIN, yang pembelian senjatanya atas persetujuan Mabes Polri.

"Demi menyelamatkan organisasi TNI, tentu proses rotasi dan regenerasi penggantian panglima perlu dipikirkan, apalagi panglima akan memasuki masa pensiun. Ini menjadi catatan yang kurang baik juga dalam agenda reformasi TNI, pernyataan panglima tentang hal tersebut. Kami minta agar Presiden dan DPR segera memanggil Panglima TNI dan mengevaluasi Panglima TNI, karena ini hal yang penting, tidak hanya persoalan mis-komunikasi," kata Al Araf.

Al Araf mengatakan, pembocoran informasi intelijen oleh Gatot melanggar Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Intelijen. Kata dia, Panglima TNI tak boleh menyampaikan informasi intelijen yang didapatkannya kepada publik, melainkan hanya kepada Presiden sebagai end-user. Alasannya, informasi intelijen tersebut sangat rahasia, sehingga penyampaikan informasi intelijen kepada publik merupakan tindakan keliru. Selain itu, akurasi informasi yang disampaikan Gatot juga sangat lemah, karena sampai diralat Wiranto.

Al Araf meyakini, Gatot sebagai Panglima TNI pasti memahami UU  TNI. Sehingga, kata dia, pelanggaran atas UU tersebut merupakan kesengajaan yang dilatarbelakangi kepentingan politik.

Baca: Pindad Sebut Pesanan 500 Senjata untuk BIN Ada Kontraknya 

Imparsial menilai pembelian 500 senjata untuk pelatihan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) wajar saja, asal melalui proses penganggaran di Parlemen. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pembelian senjata untuk BIN tersebut telah melalui pertimbangan Polri dan persetujuan Komisi Hukum DPR.

Kata dia, Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak perlu mempermasalahkan pembelian 500 senjata tersebut. Apalagi, informasi Gatot soal pembelian 5.000 senjata oleh sebuah institusi tak valid, karena kebenarannya hanya 500 senjata untuk BIN.

"Badan Intelijen Negara adalah badan intelijen sipil, maka pintu masuknya pasti Mabes Polri. Tidak ada kesalahan prosedur dalam konteks itu. Persis seperti yang disampaikan Menkopolhukam. Sehingga, dalam konteks itu saja salah dan keliru. Ini menurut saja terlalu prematur untuk menyampaikan hal tersebut. 5.000 atau 500 itu logis-logis saja, asal berjalan sesuai prosedur. Kalau lembaga negara ingin membeli 5.000, itu duitnya banyak. Duitnya dari mana kalau bukan anggaran negara?" Kata Al Araf di kantornya, Senin (25/09/2017).

Al Araf mengatakan, terdapat dua rezim dalam pembelian senjata di Indonesia, yakni militer dan sipil. Pembelian senjata untuk keperluan militer, harus melalui persetujuan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, sebelum akhirnya penganggarannya diajukan kepada Komisi Pertahanan DPR. Adapun pembelian senjata oleh BIN, kata Al Araf, termasuk dalam kebutuhan intelijen sipil, sehingga prosesnya melalui Mabes Polri.

Kata Al Araf, prosedur pembelian 500 senjata oleh BIN itu telah sesuai prosedur, dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak perlu mempermasalahkannya. Apalagi, Gatot sampai membuat pernyataan keliru soal pembelian 5.000 senjata oleh sebuah institusi negara. Menurut Al Araf, selain telah dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, pernyataan Gatot tersebut juga sangat tak logis. Alasannya, harga 5.000 pucuk senjata sangat mahal, dan mustahil apabila sebuah institusi memiliki kemampuan membeli tanpa meminta anggaran dari negara, serta menyeludupkannya melalui jalur ilegal.

Senada disampaikan komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menilai, pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pengadaan senjata non-militer disampaikan tidak pada tempatnya. Ia mengatakan, penyampaian informasi intelijen oleh Gatot di tempat umum tidak sesuai prosedur.

"Prosedurnya kalau ada informasi seperti itu diskusikan saja dengan instansi terkait. Kalau itu sulit dicapai lapor kepada Menkopolhukam karena beliau punya kewenangan untuk memanggil dan mengkoordinasikan. Kalau prosedur itu sulit dilalui lapor langsung kepada Presiden. Pasti Presiden melakukan upaya-upaya," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen RI, Senin (25/09/17).

Menurut Hasanuddin, polemik pengadaan senjata oleh lembaga diluar militer selesai setelah diklarifikasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Ia mengatakan, Menkopolhukam sudah mengklarifikasi bahwa senjata tersebut digunakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pelatihan. Selain itu jumlahnya tidak mencapai 5 ribu pucuk senjata.

"Kenapa saya anggap selesai? Karena stratifikasi plus hirarki yang ada di Pemerintahan diambil alih oleh Menkopolhukam," ujarnya.

Namun politikus PDIP ini enggan berspekulasi tentang adanya alasan politis terkait pernyataan Panglima TNI tersebut. Hasanuddin mengatakan, pernyataan Gatot yang disampaikan dalam forum terbuka tidak sesuai dengan secara hukum, etika dan prosedural.

"Kalau ini politik dan lain sebagainya, menurut hemat saya semua orang berhak dan boleh saja mencalonkan Presiden tapi mengikuti peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR, Andreas Hugo Paraira. Ia mengatakan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak punya kapasitas menyampaikan informasi intelijen kepada pihak lain selain Presiden. Ia meminta Gatot untuk berhati-hati dalam bicara dan menyampaikan informasi.

"Apa yang disampaikan itu kan menjadi simpang siur. Menjadi polemik yg tidak produktif," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Jokowi Segera Jadikan UKP PIP Setingkat Menteri

  • 2018, Pemerintah Fokus Tuntaskan Masalah Konektivitas di Papua
  • RSPI Sulianti Saroso Buka Rujukan ke RS Fatmawati dan RS Persahabatan
  • 7 Hari, Polisi Tangani 50 Kasus Penimbunan Pangan Jelang Natal

Dan tentu saja di akhir tahun dan menjelang akhir tahun, selalu ada yang baru dan berbeda yang akan dipersembahkan Alfamart pada para pelanggannya.