Aksi 299, Sebanyak 3 Fraksi Dukung Penolakan Perppu Ormas

Kepada perwakilan Aksi 299, 3 fraksi beralasan Perppu Ormas tak sesuai dengan prinsip demokrasi

Jumat, 29 Sep 2017 21:05 WIB

Perwakilan Aksi 299 menyampai aspirasi pada pemimpin DPR, Jumat (29/09). (Foto: KBR/Gilang R.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN menyatakan akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Hal itu disampaikan ketiganya kepada perwakilan massa aksi 29 September (299) yang digagas Presidium Alumni 212 di Komplek Parlemen RI.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, pembahasan Perppu Ormas akan dilaksanakan Komisi II DPR pada pertengahan Oktober mendatang. Ia memastikan Fraksi Gerindra di DPR akan melakukan berbagai upaya agar Perppu tersebut ditolak.

"Sejauh ini kami belum tahu persis secara resmi siapa yang mendukung Perppu Ormas ini dan siapa yang menolak. Saya sendiri termasuk yang ikut menolak Perppu ini sejak awal. Saya kira juga atas nama Gerindra akan menolak Perppu ini sebagai bagian dari komitmen demokrasi. Hal ini juga tidak sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945," kata Fadli di ruang pemimpin DPR RI, Jumat (29/09/17).

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. Ia mengatakan, Perppu Ormas tidak sesuai dengan prinsip Demokrasi dan keadilan. Jazuli sudah memerintahkan anggotanya di Komisi II DPR untuk melobi fraksi lain untuk menolak Perppu tersebut.

"Ini dilakukan demi menjaga sistem demokrasi," ujar Jazuli.

Fraksi PAN juga berjanji akan menolak Perppu Ormas tersebut dalam pembahasan di Komisi II DPR. Anggota Fraksi PAN, Daeng Muhammad beralasan Perppu ini harus ditolak untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Jangan bikin Perppu seperti kacang goreng," ujar Daeng.

Sebanyak 25 orang perwakilan massa aksi 299 menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin DPR di Gedung Nusantara III. Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif, menyampaikandesakan agar DPR   untuk menolak Perppu Ormas dan mengawal TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.