Ada Tiga Versi soal Pengadaan Senjata untuk BIN

Mabes Polri menyebut ada 591 pucuk senjata api yang dipesan BIN dari PT Pindad. Jumlah ini berbeda dari pernyataan Direktur PT Pindad yang menyebut pengadaan senjata untuk BIN berjumlah 517 pucuk.

Selasa, 26 Sep 2017 18:29 WIB

Ilustrasi senjata senapan serbu SS2 buatan Pindad untuk organik TNI. (Foto: Iwan Hermawan/Wikimedia/Creative Commons)

KBR, Jakarta - Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal impor senjata ilegal oleh institusi non-TNI mengerucut pada isu pengadaan senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dari PT Pindad melalui Mabes Polri.

Namun pengadaan senjata oleh BIN tersebut memiliki tiga versi berbeda, baik jumlah maupun jenis senjata api yang diambil.

Mabes Polri menyebut ada 591 pucuk senjata api yang dipesan BIN dari PT Pindad. Jumlah ini berbeda dari pernyataan Direktur PT Pindad yang menyebut pengadaan senjata untuk BIN berjumlah 517 pucuk senjata.

Juru bicara Mabes Polri, Setyo Wasisto mengatakan, data yang diterima Polri menyebutkan angka 591 pucuk senjata untuk BIN. Jumlah itu terdiri dari jenis senjata laras pendek dan laras panjang. Spesifikasi senjata, kata Setyo, berkisar di kaliber 22 (0,22 inchi) hingga 32 (0,32 inchi) atau berkisar 5,6 milimeter hingga 7,65 milimeter.

"Ada senjata panjang ada pendek. Jumlahnya 591 pucuk. Rinciannya saya tidak tahu. Itu untuk BIN," kat Setyo Wasisto saat ditemui KBR di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2017).

Setyo belum mengetahui secara detail berapa anggaran pengadaan senjata yang telah masuk dalam APBNP.

"Saya mesti cek lagi ke Asisten Perencanaan dan Anggaran. Yang jelas anggaran itu bisa membeli 15 ribu pucuk senjata," kata Setyo.

Terkait senjata yang dipesan Polri, Setyo memastikan belum ada realisasi pengiriman. Setyo mengatakan proses pembelian senjata untuk Polri baru di tingkat kontrak pembelian senjata. Senjata yang dipesan jenis MAG4 juga belum dikiriman dari Pindad.

"Jadi belum ada realisasi. Kalau yang impor kita juga belum tentukan dari mana kita pesannya. Masih ada waktu tiga bulan lagi untuk menentukan. Karena pengadaan harus tahun ini," kata Setyo.

Baca juga:

Versi Kemenhan

Versi Kementerian Pertahanan berbeda lagi. Jumlah senjata yang dipesan BIN, menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, berjumlah 521 pucuk senjata laras panjang. 

Ryamizard mengatakan data itu berdasarkan surat permohonan pembelian senjata untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang ditandatangani Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana pada Mei 2017 lalu. 

Menurut Ryamizard, senjata yang dipesan BIN untuk STIN adalah senapan serbu SS2-V2 nonstandar militer, dengan kaliber 5,56 x 45 milimeter menggunakan amunisi MU1-TJA atau peluru tajam kaliber 5,56 x 45 milimeter.

"Dari BIN itu 521 pucuk. Jumlah peluru yang dipesan ada 72.750 butir. Tadinya kita larang karena itu standar militer. Tapi dia sudah minta spesifikasi yang bukan standar militer. Jadi senjata itu tidak terlalu mematikan, bukan untuk peperangan," kata Ryamizard, di kantornya, Selasa (26/9/2017).

Ryamizard menunjukkan surat itu kepada wartawan. Ia pun meminta polemik pembelian senjata BIN diakhiri. Menurutnya, polemik terjadi karena kurangnya komunikasi. Ia memastikan bakal bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas masalah ini.

"Yang jelas komunikasi nggak nyambung. Jangan sampai beradu-adu. Kalau kita beradu-adu begini, ada yang senang, ada yang tepuk tangan," kata Ryamizard.

Baca juga:

Versi PT Pindad

Sedangkan dari PT Pindad menjelaskan senjata yang dipesan oleh Mabes Polri untuk BIN berjumlah 517 pucuk senjata laras panjang. 

Sekertaris Perusahaan PT Pindad, Bayu A Fiantori mengatakan senapan laras panjang tersebut merupakan jenis nonmiliter untuk kepentingan latihan game dalam sekolah BIN.

"Ini sistem bersama Pindad, kontrak PT Pindad dengan Polri untuk peruntukkannya dengan BIN. Speknya berbeda dengan TNI," kata Bayu A Fiantori kepada Reporter KBR Arie Nugraha di Bandung, Senin (25/9/2017). 

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Hari Purwanto juga membenarkan jumlah senjata yang dipesan BIN sebanyak 517 pucuk senjata. 

Menurut Hari, senjata itu untuk keperluan mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang saat ini sudah sampai empat angkatan. 

"Diharapkan 2017 ini sudah bisa masuk karena untuk pendidikan. Bukan untuk lain-lain. Jumlah mahasiswa STIN sebanyak 124 setiap untuk angkatan. Jadi hampir 500 untuk empat angkatan," kata Hari, saat dihubungi KBR, Senin (25/9/2017).

Hari tidak menjelaskan secara rinci spesifikasi senjata yang dipesan dari Pindad. Ia hanya mengatakan spesifikasi senjata itu sama dengan senjata yang dipakai operasional sehari-hari anggota BIN, seperti pistol MAG4 yang mirip dengan pistol G2 combat buatan Pindad.

"Tipe nya hampir sama. Sistem nya seperti itu. Soal model bisa apa saja, asalkan cara penggunaannya diketahui. Spesifikasi penggunaan senjata kan bisa dilatih. Jadi tidak ada masalah mendasar, seperti senjata dari Eropa Timur sama dari Amerika gitu," kata Hari.

Hari menjelaskan kebutuhan akan senjata bagi mahasiswa STIN cukup mendesak, mengingat kegiatan latihan bongkar pasang dan latihan menembak bagi para siswa harus terus diasah agar semakin baik. 

"Kalau senjata untuk BIN ya masih ada. Tapi kalau untuk sekolah kan beda. Jadi ini kan senjata untuk sekolah STIN," tambah Hari.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau