BERITA

DAU Ditunda, Bupati Rembang: Kita Lumpuh!

"Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan banyak sektor pendapatan daerah sudah diambil alih pemerintah provinsi maupun pusat. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kegiatan daerah bisa tersendat."

KBR, Rembang – Keputusan pemerintah pusat menunda transfer dana alokasi umum (DAU) pada tahun ini membuat kelabakan pemerintah Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

DAU untuk Kabupaten Rembang sebesar Rp113 miliar semestinya direncanakan untuk belanja pegawai atau gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pembangunan infrastruktur.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan kondisi itu bakal berdampak pada pembangunan dan semakin memperparah keuangan daerah.

Apalagi, sebelumnya banyak sektor pendapatan daerah juga sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Hafidz mengatakan jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kegiatan daerah bisa tersendat.

"Berarti kita sudah tidak punya pendapatan apa–apa. Potensi laut kita, mengacu Undang–Undang 23 tahun 2014, sudah dilimpahkan ke provinsi. Sektor tambang ditarik ke provinsi. Pajak daerah juga nggak boleh. Sudah, kita lumpuh ini. Maka perlu kajian mendalam untuk hidupnya Kabupaten Rembang ke depan," kata Abdul Hafidz, Jumat (2/9/2016).

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan akan melakukan revisi kebijakan umum anggaran pada APBD Perubahan 2016, yang sebelumnya sudah terlanjur masuk ke DPRD.

Meski demikian, Bupati Abdul Hafidz menjamin tidak sampai berdampak pada gaji pegawai negeri sipil.

Sejumlah anggota DPRD Rembang menyesalkan keputusan pemerintah pusat. Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menilai keputusan pemerintah itu mendadak, sehingga program yang telah tersusun, sebagian terpaksa dicoret.

Selain Kabupaten Rembang, ada 18 kabupaten se-Jawa Tengah mengalami penundaan transfer Dana Alokasi Umum.

Editor: Agus Luqman 

• DAU
• Dana Alokasi Umum
• Rembang
• Jawa Tengah
• Kementerian Keuangan
• gaji PNS