Pidato Kenegaraan Jokowi, Penerima Bantuan Sosial PKH akan Jadi 15,6 Juta Keluarga

Pada tahun 2017, penerima bansos PKH hanya 6 juta keluarga, tetapi kemudian meningkat menjadi 10 juta pada 2018.

Kamis, 16 Agus 2018 13:04 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyatakan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) akan bertambah hingga menjadi 15,6 juta keluarga pada tahun depan, dari yang saat ini 10 juta keluarga. Jokowi mengatakan, penambahan penerima PKH tersebut untuk menekan angka kemiskinan. Selain jumlah penerimanya, pemerintah juga berencana menambah nilai bantuan yang diberikan pada penerima PKH.

"Untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non-tunai. Agar lebih tepat sasaran," kata Jokowi saat berpidato di gedung DPR/MPR, Kamis, (16/08).

Presiden Jokowi mengatakan, penambahan penerima PKH tersebut terus terjadi setiap tahun. Pada  2017, penerima Bansos PKH hanya 6 juta keluarga, tetapi kemudian meningkat menjadi 10 juta pada 2018. 

Adapun nominal bantuannya, Jokowi menjabarkan, tahun ini dibagikan Rp1,89 juta untuk setiap keluarga, yang diberikan bertahap pada   Februari, Mei, Agustus, dan November. Namun, pada tahun depan, pemerintah berencana menaikkannya menjadi Rp2 juta per keluarga per-tahun.

Baca Juga:

Pidato Kenegaraan Jokowi, dari Perangi Korupsi, Narkoba, sampai Terorisme  

Pidato Kenegaraan, Jokowi Kembali Janjikan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu  

Data hingga September 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa, atau 10,12 persen dari jumlah penduduk. Adapun gini rasio yang menjadi indikator ketimpangan, tercatat menurun dari 0,406 menjadi 0,389.

Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai gini rasio yang dicapai pemerintah merupakan akibat dari turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Sehingga, kata dia, meski angka kesenjangan turun, jumlah rakyat miskin masih sangat besar.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga, agar daya beli mereka tidak tergerus," ujar Zulkifli.

Zulkifli melanjutkan, selain kesenjangan ekonomi, yang masih menjadi "PR" pemerintah adalah adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Ia merujuk data yang dirilis (BPS), bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 masih defisit sebesar US$2,03 miliar.

Editor: Adia Puja Pradana

 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".