Kontroversi Karnaval Bocah TK Bercadar

Peristiwa ini dianggap menunjukkan tidak adanya sensitifitas untuk simbol-simbol.

Selasa, 21 Agus 2018 23:18 WIB

KBR, Jakarta - Karnaval anak Taman Kanak-kanak Kartika V di Probolinggo, Jawa Timur akhir pekan lalu, menuai kontroversi. Para bocah mengenakan kostum tak biasa: bercadar hitam dan menenteng replika senjata api otomatis. Video dan foto kegiatan itu tersebar di media sosial, lantas jadi viral. Apalagi, TK tersebut dikelola Persatuan Istri Tentara (Persit) di bawah binaan Kodim 0820. Simak laporan yang disusun Sindu Dharmawan, berikut ini.

** 

Pengelola TK Kartika V Probolinggo, Jawa Timur, yang dikelola Yayasan Persatuan Istri Tentara tengah repot membantah dan menjawab tudingan. Bantahan itu terkait tudingan; bahwa karnaval bocah-bocah TK di perayaan kemerdekaan itu mengarahkan para bocah untuk mendukung kelompok radikal.

Dalam rilis yang diterima KBR, Kepala Sekolah Kartika V, Hartatik membantah penggunaan atribut cadar hitam dan replika senjata otomatis itu sebagai simbol-simbol radikalisme. Atribut karnaval itu, kata Hartatik, untuk merefleksikan perjuangan Rasulullah. Selain itu, properti itu sudah ada di sekolah, tanpa harus menyewa. Hartatik minta maaf jika aksi karnaval itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 

Hartatik mengklaim, pakaian yang dikenakan itu telah disepakati guru dan komite. Ia mengatakan atribut itu pernah dipakai sekolah saat lomba drumband, dan menang. 

Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Anggota KPAI Retno Listiyarti meminta polisi mendalami ada tidaknya motif penyebaran ideologi terorisme dalam peristiwa tersebut.

RETNO LISTIYARTI: "Pemeriksaan yang dilakukan pihak berwenang, kok seperti menyepelekan. Misal ditemukan unsur kelalaian. (Disebut) tidak ada unsur pidana. Seolah mau dilupakan."

Retno Listiyarti juga mendesak pemerintah daerah Probolinggo memberi sanksi tegas jika ada guru atau pejabat sekolah yang memiliki paham radikalisme, agar tidak menjadi contoh buruk ke daerah lain. 

Namun polisi sepertinya tidak merespon desakan KPAI. Dari rilis yang diterima KBR, Kapolres Kota Probolinggo, Alfian Nurrizal menegaskan, tidak ada unsur terorisme dan gerakan radikalisme dalam pawai budaya TK tersebut. Ia hanya menyebut ada ketidaksengajaan penggunaan kostum dalam aksi karnaval itu. 

Kepolisian Probolinggo mengklaim telah memanggil kepala sekolah TK Kartika V, dan sejumlah pihak lain. Hasilnya, Kepolisian menganggap kasus itu selesai dengan adanya klarifikasi. Polisi juga membantah akan memburu orang yang mengunggah rekaman video atau foto karnaval kontroversial itu ke media sosial. 

Direktur LSM SETARA Institute, Halili menilai, kontroversi karnaval anak-anak TK di Probolinggo itu menunjukkan lemahnya sensitivitas pada isu kebangsaan dari sisi simbol. Karena, ia tak melihat adanya identitas keindonesiaan dalam aksi itu. 

HALILI: "Persoalan-persoalan konservatisme agama ini kan sebenarnya levelnya dua yaitu masalah substantif dan masalah simbolik. Nah yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur itu kan menurut saya tidak memiliki sensitivitas dari sisi simbolisme itu, nah kalo yang sifatnya substantif kita kan bisa cek kurikulum kita, kita bisa cek pembelajaran di lembaga - lembaga pendidikan."

Halili menilai mestinya Yayasan Persatuan Istri Tentara maupun pengelola TK memberlakukan kontrol dan filter ketat, agar kasus itu tidak terulang. Apalagi, sekolah itu berada di bawah binaan Komando Distrik Militer (Kodim) 0820 Kota Probolinggo. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sempat menyelidiki langsung kasus itu ke Probolinggo, dan menemui semua pihak terkait.

Staf Khusus Kemendikbud bidang Komunikasi Publik, Nasrullah menjelaskan, berdasar pertemuan dengan pihak sekolah, tak ditemukan ada unsur kesengajaan di sana. Meski begitu, Nasrullah mengatakan Kemendikbud meminta pengelola sekolah tidak mengenalkan anak-anak pada senjata dan mengajarkan atribut-atribut yang mengarah pada kesan atau simbol-simbol terorisme. Ia memperingatkan, agar hal serupa tak terjadi lagi ke depan. Bukan hanya di Probolinggo, tapi di seluruh tempat. 

NASRULLAH: “Makanya beliau menekankan, kenapa kalau kebhinekaan enggak pakai pakaian Indonesia saja? Kemudian teman-teman di Probolinggo juga mengatakan, bahwa masyarakat Probolinggo religius. Bagus kalau religius, berarti banyak kan atribut-atribut Islam yang lebih damai, toleran, lebih diterima masyarakat. Tidak harus dengan atribut yang bersenjata dan lain-lain itu.”

Nasrullah menambahkan, Kemendikbud tidak memberi sanksi pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan setempat. Ia membantah tudingan Kemendikbud berlaku segan karena sekolah itu di bawah naungan militer. 

Mengenai dana Rp25 juta yang diserahkan Menteri Pendidikan ke sekolah itu, Nasrullah menjelaskan, dana itu diperuntukkan untuk calon murid-murid TK yang akan mendaftar, terutama dari kalangan tidak mampu. 

Kemendikbud juga meminta ada pengawasan lebih ketat dari dinas pendidikan di daerah manapun guna menangkal radikalisme di kalangan anak. Nasrullah mengancam, Kemendikbud bakal membekukan sekolah yang terbukti mengajarkan paham-paham radikalisme. 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".