Kaltim dan Jabar, Provinsi dengan Pelanggaran HAM Pilkada Terbanyak

Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemui meliputi persekusi karena beda pilihan, menjelekkan salah satu calon hingga masalah hak suara.

Senin, 06 Agus 2018 13:06 WIB

Ilustrasi: Kementerian Dalam Negeri

KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sejumlah pelanggaran HAM selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Catatan itu diperoleh dari pantauan terhadap penyelenggaran pilkada 2018 di delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Maluku.

Anggota Komnas HAM, Amiruddin mengatakan dari delapan provinsi penyelenggara, dua provinsi diantaranya tercatat merupakan daerah dengan pelanggaran HAM terbanyak, yakni Kalimantan Timur dan Jawa Barat. 

Menurut Amir, delapan provinsi penyelenggara Pilkada sama-sama memiliki permasalahan HAM masing-masing. Hanya saja, kata Amir, Kalimantan Timur dan Jawa Barat memiliki kerentanan lebih menonjol. 

"Kami melihat masing-masing daerah mempunyai gejala masing-masing (pelanggaran HAM). Kami lebih melihat masing-masing gejala itu, kemudian kami catat lalu kami komunikasikan kepada KPU, Bawaslu dan kepolisian," ujar Amir, kepada KBR, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (6/8/2018). 

Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM antara lain persekusi karena beda pilihan, menjelekkan salah satu calon hingga masalah hak suara.

Meski begitu, kata Amir, Pilkada kali ini terbilang lebih baik dibanding Pilkada sebelumnya. Itu terlihat dari semakin sedikitnya daerah yang melaporkan adanya pelanggaran ke Komnas HAM. Kendati demikian, Komnas HAM belum mengakumulasi laporan yang masuk atau temuan yang didapat saat penyelenggaran Pilkada lalu.

"Pilkada yang sudah berjalan baik ini sudah menjadi modalitas utama untuk memperbaiki proses Pileg dan Pilpres ke depan. Sehingga, pada proses Pilpres angka permasalahan HAM bisa semakin ditekan. Maka semua pihak terkait harus lebih memperhatikan aspek HAM agar tidak gaduh," imbuh Amir.

Amir menerangkan, memasuki bulan September Komnas HAM akan melakukan pemantauan langsung terhadap proses Pilpres yang sudah berjalan. Dimulai dari proses pencalonan hingga pemilihan, Komnas HAM akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara.

Selain itu, Komnas HAM juga akan memastikan terpenuhinya hak para penyandang disabilitas dan narapidana. Menurut Amir, permasalahan hak suara untuk kaum minoritas selalu ada disetiap tahun pemilihan. 

"Tentunya kami akan merekomendasikan kepada KPU,  Bawaslu dan Polri juga Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memperhatikan hak pilih para disabilitas, orang sakit hingga penghuni rutan, karena itu selalu jadi masalah HAM yang terjadi," tambahnya. 

Editor: Fajar Aryanto

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.