Jelang Banding, Hukuman Anak Korban Perkosaan di Jambi Ditangguhkan

"Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus menguji ulang alat bukti yang pernah digunakan dalam pemeriksaan."

Senin, 06 Agus 2018 10:26 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, status hukum anak korban perkosaan, WA (15 tahun), telah ditangguhkan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi. Sebelumnya, dia divonis 8 bulan penjara karena menggugurkan dan membuang janinnya.

Kini, kata Maidina, seluruh aliansi keadilan untuk korban perkosaan, menuntut pemerintah daerah memberi perlindungan kepada WA. 

"Untuk sekarang memang sudah ditangguhkan hukuman yang didapat. Ada di pendampingan P2TP2A, di bawah pimpinan provinsi. Nah, di situlah akhirnya kita menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengambil alih perlindungan psiko-sosial karena itu tanggung jawab pemerintah daerah Jambi. Dan juga kerja sama dengan LPSK tentang rehabilitasi psiko-sosial tersebut," kata Maidina di Bakoel Koffie, Cikini, Minggu (5/8).

Sebelumnya, kuasa hukum   WA telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jambi. Maidina menuntut pengadilan tinggi agar melangsungkan persidangan secara terbuka. Selain itu, majelis hakim harus pula menghadirkan saksi ahli dan psikolog untuk korban. 

"Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus menguji ulang alat bukti yang pernah digunakan dalam pemeriksaan terkait putusan terhadap WA tersebut," katanya. Pekan ini, aliansi berencana menemui Mahkamah Agung (MA) untuk menyerahkan rekomendasi penghapusan pemidanaan anak korban perkosaan. 

Kasus hukum yang menimpa WA ini memang menjadi polemik. Ia menjadi korban perkosaan kakak kandungnya sendiri, hingga hamil. Namun, tindakan WA mengaborsi janinnya yang sudah berusia 6 bulan berbuntut panjang. Pengadilan menghukum 6 bulan   penjara karena perbuatannya tersebut.  


Editor: Fajar Aryanto


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.