RI-Partai Komunis Vietnam Sepakat Percepat Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Indonesia dan Vietnam belum menemukan titik temu tentang batas-batas ZEE yang diakui bersama. Kesepakatan soal batas ZEE ini sangat penting untuk kepentingan penegakan hukum dan pengelolaan SDA.

Rabu, 23 Agus 2017 20:11 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/8/2017). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong mencapai kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian sengketa klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Laut Natuna.

Pertemuan dua pemimpin negara itu digelar di Jakarta ditengah kunjungan Nguyen Phu Trong ke Indonesia pada 22-24 Agustus 2017.

Vietnam merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan unitarian dengan ideologi negara satu partai komunis, yang berkuasa penuh di seluruh aspek pemerintahan, politik dan kemasyarakatan.

Sebagai Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong merupakan orang nomor satu dan paling berkuasa di negara bernama Republik Sosialis Vietnam itu. Ia juga secara de facto memimpin lembaga Politbiro (lembaga pengambil keputusan tertinggi Vietnam), Nguyen Phu Trong menempati posisi nomor satu. Posisinya di Politbiro lebih tinggi dibanding Presiden Vietnam Tran Dai Quan (nomor dua) maupun Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc (nomor tiga).
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia dan Vietnam belum menemukan titik temu tentang batas-batas ZEE yang diakui bersama. Kesepakatan soal batas ZEE ini sangat penting untuk kepentingan penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya.

"Kenapa kita tekankan pentingnya segera menyelesaikan batas ZEE kita? Agar dapat dihindari insiden-insiden yang menyangkut kapal. Karena kalau kita memiliki overlapping, ini masuk wilayah abu-abu. Kalau grey area, nanti kalau ada kapal kita yang masuk ke sana, atau kapal dia yang masuk ke sana, bukan tidak mungkin terjadi misunderstanding di lapangan. Kalau kita sudah bisa sepakati batasnya, maka kita akan lebih tegas dan dapat menjalankan law enforcement," kata Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Retno mengatakan Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan selama 10 kali untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurut Retno, kesepakatan sulit dicapai karena berkaitan dengan kepentingan masing-masing negara. Selain itu, penetapan batas membutuhkan ketelitian yang melibatkan banyak ahli.

"Untuk menyepakati garis mana itu, kita juga harus melihat di bawahnya dan segala macam. Sangat teknis sekali. Antara satu titik, satu inci, itu memerlukan beberapa tahun untuk disepakati," kata Retno.

Percepatan penyelesaian sengketa ZEE menjadi salah satu kesepakatan bilateral antara Jokowi dengan Nguyen.

Topik soal Laut China Selatan juga dibahas dalam pertemuan antarkedua pemimpin negara. Menurut Retno, baik Indonesia dan Vietnam satu suara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi disepakatinya kerangka tata perilaku (code of conduct) terkait Laut China Selatan dalam pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting) awal Agustus lalu di Manila, Filipina.

"Dengan kerangka ini, mudah-mudahan kita segera dapat melakukan negosiasi. Kan ini kerangkanya sudah ada, kita tinggal mengisi substansi dari kerangka itu," kata bekas Duta Besar RI untuk Belanda.

Di bidang perikanan, Indonesia-Vietnam sepakat bekerja sama memberantas pencurian ikan (illegal unreported and unregulated fishing) di perairan masing-masing.

"Kedua negara sepakat menindaklanjuti usulan Indonesia bagi tercapainya sustainable fisheries dan bekerja sama mengatasi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing," kata Jokowi dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral dengan Nguyen di Istana Merdeka.

Sementara di bidang perdagangan dan investasi, RI-Vietnam bakal melanjutkan kerja sama meningkatkan nilai perdagangan yang menunjukkan tren positif selama tiga tahun terakhir. Presiden Jokowi menargetkan nilai perdagangan dengan Vietnam dapat mencapai US$ 10 miliar.

"Di bidang investasi kita mengharapkan investor Indonesia di Vietnam dapat terus mendapatkan perlindungan dan difasilitasi," lanjut Jokowi.

Sebagai produsen utama lada dan karet, kedua negara juga sepakat meningkatkan kualitas dan menjaga stabilitas harga dua komoditas itu.

Pertemuan Jokowi-Nguyen juga melahirkan empat nota kesepahaman yang ditandatangani menteri atau pejabat terkait. Empat nota kesepahaman itu antara lain kerja sama bidang pendidikan, bidang pembangunan pedesaan, bidang energi terutama batu bara dan gas, serta bidang hukum.

Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan surat pernyataan kerja sama antara Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Komandan Penjaga Pantai Vietnam.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing