Presiden Tugasi Para Menteri Turun Tangan Atasi Kelompok Antivaksin Campak Rubella

"Ini tugas setiap orang tua dan negara. Anak-anak dititipkan Allah untuk kita sayangi, kita didik, kita ayomi. Terutama menjaga mereka dari penyakit berbahaya dan mematikan," tambah Presiden Jokowi.

Selasa, 01 Agus 2017 14:26 WIB

Presiden Joko Widodo bersama seorang siswa saat acara Pencanangan Kampanye Imunisasi Campak Rubella di Sleman, Yogyakarta, Senin (1/8/2017). (Foto: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

KBR, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo menugaskan sejumlah menterinya untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya program Imunisasi Campak Rubella. Program Imunisasi Campak-Rubella (Measles-Rubella/MR) secara serentak digelar Agustus ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan para menteri itu ditugaskan memberikan penjelasan terutama kepada kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi dengan alasan haram menurut agama.

Menteri-menteri yang ditugaskan memberi penjelasan soal imunisasi diantaranya Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.

"Yang masih menolak nanti akan dijelaskan sama Bu Menteri. Namanya ini memulai kampanye dan pelaksanaan imunisasi, jadi yang belum jelas memang harus dijelaskan. Nanti akan dijelaskan secara gamblang baik oleh Menteri pendidikan, Menteri Agama, semua akan menjelaskan. Nanti akan dijelaskan," kata Presiden Joko Widodo saat mencanangkan Kampanye Nasional Imunisasi MR di MTsN 10 Sleman, Yogyakarta, Selasa (1/8/2017).



Presiden meminta jajarannya turun langsung memberi penjelasan ke sekolah dan pondok pesantren. Presiden juga memerintahkan seluruh fasilitas kesehatan melayani masyarakat untuk imunisasi.

"Semua kementerian dan yang terkait, saya minta turun ke masyarakat menjelaskan ke seluruh orang tua, pesantren, madrasah. Jelaskan, bahwa imunisasi itu baik dan sangat diperlukan oleh anak-anak kita. Anak-anak yang kita sayangi. Gandeng seluruh sekolah, madrasah dan pesantren. Gandeng seluruh orang tua untuk sukseskan kampanye imunisasi MR. Buka lebar-lebar seluruh pintu Posyandu, Puskesmas dan rumah sakit. Juga semua fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan imunisasi MR," tambah Jokowi.

Meski begitu, Presiden mengatakan tidak ada sanksi bagi orang tua yang tidak memberikan imunisasi pada anaknya.

"Tidak sampai ke sanksi. Kita mengajak partisipasi masyarakat kok, sehingga anak-anaknya mau diberi imunisasi. Ini untuk memproteksi anak-anak kita dari penyakit" katanya.

Baca juga:


Hukumnya mubah

Mengenai kelompok masyarakat yang menolak imunisasi dengan alasan haram, Presiden Jokowi menegaskan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan imunisasi hukumnya mubah atau tindakan yang diperbolehkan menurut agama Islam.

Jokowi menyebut fatwa itu dikeluarkan MUI pada 2016 lalu. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 menyatakan imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh.

Apalagi, kata Jokowi, imunisasi MR memiliki lebih banyak manfaat bagi kesehatan anak-anak.

"Fatwa MUI sudah menyampaikan bahwa ini mubah. Bahwa imunisasi ini manfaatnya jauh lebih banyak dari pada mudharatnya," kata Jokowi

Jokowi menyatakan pemberian imunisasi MR akan melindungi hak anak-anak Indonesia agar tetap sehat dan ceria.

"Ini adalah ikhtiar menjaga anak yaitu untuk membuat anak kita tetap sehat. Ini tugas setiap orang tua dan negara. Anak-anak dititipkan Allah untuk kita sayangi, untuk kita didik, kita ayomi. Terutama menjaga mereka dari penyakit berbahaya dan mematikan," tambah Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan jumlah anak-anak Indonesia yang telah mendapat imunisasi MR di bawah satu persen. Pemerintah menargetkan seluruh anak di Indonesia bebas campak dan rubella pada tahun 2020.

"Jadi masih sangat kecil sekali. Masih 0,05 persen. Idealnya lebih dari 95 persen dapat imunisasi MR. Seharusnya semua 100 persen," lanjutnya.

Baca juga:


Sasar 34 juta anak

Pemerintah mencanangkan Kampanye Nasional Imunisasi MR yang menyasar anak-anak usia 9 bulan hingg 15 tahun. Bulan Agustus-September tahun ini, kampanye menyasar pulau Jawa yang meliputi enam provinsi, 119 kabupaten/kota dan 3.579 puskesmas. Imunisasi MR ditujukan pada 34.964.384 anak.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan imunisasi MR diberikan untuk melindungi anak Indonesia dari penyakit kelainan bawaan.

"Mencegah penyakit campak dan rubella penting sekali lagi anak-anak kita. Penyakit itu bisa sebabkan kebutaan, ketulian, otak terganggu dan jantung terganggu," kata Nila.

Munculnya penolakan imunisasi, menurut Nila, tidak mempengaruhi upaya kampanye oleh pemerintah.

"Ini tidak ada kaitannya dengan halal dan haram. Dalam undang-undang jelas anak punya hak untuk sehat. Saya kira itu yang kita pakai. Negara harus melindungi. Kalau ini jadi kejadian luar biasa, Anda semua bisa kena dan berapa biaya lagi harus kita keluarkan untuk mencegah," lanjutnya.

Pemerintah menjamin imunisasi MR halal. Vaksin campak dibuat dari embrio telur sedangkan vaksin rubella diambil dari ekstrak sel punca. Nila Moeloek menegaskan vaksin yang diproduksi perusahaan lokal PT Biofarma ini tidak ada hubungannya dengan babi.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Paripurna DPR Tetapkan Tujuh Anggota Komnas HAM

  • Polisi Masih Dalami Politikus Penyandang Dana Saracen
  • DKI Ubah Trayek Angkutan Umum demi Program OK-OTRIP
  • Tidak Ada Logo Palu Arit di Spanduk Yang Digunakan Warga Demo Tolak Tambang Emas